Setahun Tangani 350 Perkara, Rela Dibayar Pisang dan Kelapa


MALANG POST - Setiap orang berhak mendapat pendampingan hukum. Termasuk masyarakat miskin atau kaum marginal. Adalah sosok Agus Salim Ghozali, SH, yang selama ini ada di belakang mereka, ketika tersandung masalah hukum. Selama setahun 2017 lalu, ada sekitar 350 perkara yang menjerat masyarakat miskin yang dibelanya.
“350 perkara lebih itu ada di Malang Raya dan Blitar. Semuanya gratis tanpa ada biaya apapun,” kata Agus Salim Ghozali, mengawali pembicaraan dengan Malang Post.
Sosoknya sangat kalem dan murah senyum. Namun pria kelahiran Jember 16 Agustus 1968 ini, sangat berwibawa. Ia sama sekali tidak mau merendahkan orang yang ada di bawahnya. Justru dengan senang hati menolong jika orang tersebut memang membutuhkan bantuannya.
Agus, sapaan akrabnya adalah Direktur Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M). Kantornya di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen. Ia juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Fobhi (Forum Organisasi Bantuan Hukum Indonesia) Jawa Timur.
Sebelum terjun menjadi advokasi untuk mendampingi masyarakat miskin, Agus, adalah seorang ustad. Alumnus pondok pesantren (Ponpes) di Jember ini, mengajar mengaji anak-anak di TPQ dan Madrasah. Ia juga membuka pengobatan alternative.
“Itu sekitar tahun 1999, ketika saya baru pindah ke Malang. Sebelumnya saya bekerja sebagai buruh perusahaan tekstil di Bandung dan Solo. Ada ratusan anak yang saya ajari mengaji waktu itu,” ungkap Agus sembari mengenang masa lalunya.
Ketika membuka usaha pengobatan alternative, banyak masyarakat yang datang kepadanya. Terutama masyarakat miskin atau kaum marginal. Setiap datang, kebanyakan mengeluhkan masalah yang dialaminya. Baik persoalan tanah ataupun masalah hukum, seperti penganiayaan.
Karena waktu itu Agus tidak paham dengan hukum, ia hanya bisa mendoakan saja. Tetapi karena melihat banyaknya masyarakat miskin yang tersandung hukum, akhirnya tergerak hatinya untuk bisa mendampingi mereka. Tahun 2005 Agus kemudian bergabung dengan sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Kemudian 2007 memutuskan untuk menempuh Sarjana S1 Hukum di Universitas Kanjuruhan Malang. Ia juga magang sebagai advokat pada Ketua Ikadin, Imam Hidayat, SH. “Namun sebelum kuliah hukum, pada 2006 saya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), khusus untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki masalah hukum,” jelas Agus, yang resmi menjadi advokad sejak Oktober 2015.
Selanjutnya setelah menempuh S1 Hukum, pada 2012 Agus mengikuti pendidikan khusus advokat di Peradi Unmer Malang. Pada saat itu, Agus juga mengajukan verifikasi LBH ke Kementerian Hukum dan HAM.
Hasilnya pada akhir 2012, Agus bersama LBH se-Indonesia diundang ke Istana oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah saat itu telah mengakui keberadaan LBH. Dan 2013 LBH yang didirikan Agus, dinyatakan lolos verifikasi dan mendapat akreditasi C.
Sehingga dengan adanya pengakuan itu, maka ada bantuan anggaran untuk LBH dari pemerintah pusat. Anggaran akan turun, setelah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada masyarakat sampai tuntas. “Tetapi tidak semua pengajuan yang diajukan disetujui,” kata bapak tiga anak ini.
Begitu LBH mendapat pengakuan, Agus lantas mensosialisasikan kepada masyarakat. Harapannya agar masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, bisa datang kepadanya. Tetapi bukannya mendapat tanggapan, Agus malah mendapat cemooh dari banyak orang. Mereka menganggap bahwa LBH itu liar dan asing.
Namun pria yang juga pengurus DPW Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (APPI) ini, tidak patah semangat. Ia terus mensosialisasikan. Sekalipun pada 2013 itu, dari target 17 perkara hanya 5 perkara saja dalam setahun yang didampinginya.
Tetapi begitu sudah banyak masyarakat yang mengenal, pada 2014 perkara yang didampinginya melebihi target. Bahkan 2014 itu, LBH LK-3M mendapat kepercayaan dari Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, untuk mendirikan kantor. Kemudian tahun berikutnya jumlah perkara masyarakat mikin (marginal) yang didampingi terus bertambah.
Bahkan 2017, ada sekitar 350 lebih perkara yang didampingi oleh LK-3M. Permasalahannya sangat bermacam-macam, ada kasus tanah, narkoba, perceraian hingga masalah pidana lainnya.
Tidak hanya di Kabupaten Malang, tetapi Malang Raya dan Blitar. Sebab LK-3M yang memiliki anggota 20 advokat dan 10 para regal, juga telah membuka kantor cabang di PN Kota Malang dan PN Blitar.
“Semua perkara itu, sama sekali kami tidak meminta biaya sepersen pun. Gratis. Namun kadang setelah perkara yang kami tangani selesai, banyak masyarakat yang datang ke kantor dengan membawa pisang, kelapa dan singkong. Semua kami lakukan dengan ikhlas, karena bagian dari ibadah,” papar pria yang kini menempuh magister di Universitas Wisnu Wardhana Malang.
Namun, tidak semua masyarakat yang mengajukan pendampingan hukum diterimanya. Karena ada syaratnya, yakni pemohon harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau memiliki kartu miskin. “Jika persyaratan itu ada, maka ada tim yang survey. Mana masyarakat yang benar-benar berhak mendapat bantuan hukum dan tidak,” jelas pengurus Ikadin Malang ini.(agung priyo)

Berita Terkait

Berita Lainnya :