JK: UU MD3 Tak Bisa Dibuat Berlindung DPR dari KPK


JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD) yang baru disahkan melalui rapat paripurna DPR. Salah satu yang disoroti JK terkait pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum yang harus seizin Presiden.
Menurut JK, izin Presiden untuk memanggil anggota DPR atau pejabat negara memang sudah sebelumnya. Namun izin tersebut tidak berlaku bagi KPK jika ingin memanggil anggota DPR. "Ya itu memang sudah ada izin itu, tapi kalau di KPK kan ada undang-undang di KPK yang mengatakan tidak (perlu izin), siapa saja. Jadi kalau memang polisi semuanya sejak dulu kalau mau (panggil) pejabat negara itu minta izin presiden. Kalau KPK ada sendiri undang-undangnya khusus, yang tidak perlu izin," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2017).
JK pun memandang UU MD3 tidak bisa digunakan anggota dewan untuk berlindung dari KPK. "Oh iya (tidak bisa gunakan UU MD3 untuk berlindung dari KPK). Kalau KPK nggak karena ada undang-undang sebelumnya juga," ujarnya.
UU MD3 Pasal 122 huruf k juga dengan tegas menyebut pengkritik DPR dapat dipidana. Atas nama kehormatan atau pun anggota dewan, JK memandang hal tersebut wajar. Siapa pun yang merasa terganggu kehormatannya boleh mengadukan ke pengadilan. "Siapa pun orang terganggu kehormatannya, anda pun wartawan kalau dimaki-maki kan boleh proses. Tapi kan proses, dia harus mengadukan ke pengadilan, silakan," ucapnya.
Menurut JK pasal tersebut tidak berlaku otomatis. "Bukan (otomatis) karena dia harus mengajukannya, kan bukan otomatis. Presiden saja tidak otomatis apalagi dia anggota DPR," tuturnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyesali pengesahan revisi UU MD3. Sekretaris Fraksi NasDem Johnny G Plate pun akan mendukung masyarakat sipil yang ingin mengajukan gugatan terhadap UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saat sekarang apabila ada kelompok sipil atau masyarakat yang ingin melakukan judicial review, fraksi NasDem selalu terbuka memberikan masukan," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Johnny juga menyampaikan bahwa F-NasDem akan melakukan review terhadap revisi UU No 17/2014 itu. Namun, hal itu dapat dilakukan setelah Pilpres 2019 usai.
Ia berharap komposisi fraksi partai di parlemen berubah pasca Pilpres 2019, sehingga review terhadap RUU MD3 dapat mencapai hasil yang terbaik. "Kami akan melakukan review ini setelah komposisi parlemen berubah dari hasil Pemilu 2019. Kalau sekarang kita ubah, akan kalah voting lagi," ujarnya.
"Kita akan merevisi pasal-pasal yang superbody dan antrikritik. Itu akan kami revisi nanti. Kami akan mengambil inisiatif untuk revisi," urai Johnny.
Seluruh revisi dalam UU MD3 itu, kata Johnny, bermasalah. Menurutnya perlu ada pendalaman lebih lanjut terhadap pasal-pasal yang direvisi itu. "Fraksi NasDem menolak secara totalitas keseluruhan konsep revisi. Jadi kalau ditanya ke kami per pasal, secara keseluruhan pasal itu bermasalah. Ada mungkin yang berguna. Tetapi itu harus dielaborasi lebih lanjut," jelasnya.
Seperti diketahui, F-NasDem melakukan aksi Walk Out (WO) saat sidang paripurna pengesahan RUU MD3 kemarin (12/2). Johnny menilai, pengesahan RUU MD3 terlalu dipaksakan. "Kami terus terang sangat menyesal bahwa RUU MD3 ini dipaksakan disahkan dalam paripurna ini. Kami memang sepakat bahwa perlu ada revisi UU MD3, tapi revisinya harus dilaksanakan komprehensif," kata dia. (cnn/dtc/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :