MalangPost - Wabah Corona Jadi Bencan Nasional

Kamis, 09 Juli 2020

  Mengikuti :

Wabah Corona Jadi Bencan Nasional

Selasa, 14 Apr 2020, Dibaca : 3447 Kali

JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan wabah virus Corona sebagai bencana nasional. Kebijakan itu menandakan bahwa penanganan dan upaya mencegah virus asal Wuhan, China itu harus lebih serius. Sebab situasi dianggap genting.
Penetapan status bencana nasional itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Yakni tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Presiden Joko Widodo menandatangani keppres tersebut pada Senin (13/4). Terdapat empat poin dalam Keppres tersebut. "Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional," bunyi poin pertama Keppres tersebut.


Dalam keppres itu diatur bahwa penanggulangan bencana nasional akibat Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Atau sesuai Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.


Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Ia dibantu dua orang wakil, yakni Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri.
Dalam poin ketiga, Presiden Jokowi menetapkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. Dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, para kepala daerah harus memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19.


Jumlah pasien positif Corona di Indonesia hingga Senin (13/4) mencapai 4.557 orang. Dari jumlah tersebut, 399 meninggal dunia, dan 380 pasien dinyatakan sembuh. Juru bicara pemerintah khusus penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan terjadi penambahan sebanyak 316 kasus positif dibandingkan hari sebelumnya. "Sebagian besar dari yang meninggal dunia dari kelompok usia ke atas dengan penyakit bawaan," kata Yuri.


Untuk diketahui wabah virus Corona merupakan yang ketiga ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.  Sebelumnya pemerintah sudah dua kali menetapkan status bencana nasional. Yakni tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan 130 ribu jiwa dan gempa serta tsunami Flores tahun 1992 menewaskan 2.500 jiwa dan melukai 2.103 jiwa.


Namun langkah pemerintah dalam menetapkan wabah virus Corona sebagai bencana nasional dinilai telat. Sebab penetapan ini berjarak lebih dari satu bulan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret dan pasien positif sudah mencapai 4.557 orang, dengan 399 di antaranya meninggal dunia.
"Kalau mau jujur, telat, tapi mau apa lagi. Lebih baik telat daripada tidak, karena musuhnya masih banyak, terus berkembang dan berkeliaran. Kita bukan hadapi kondisi kalau telat, expired. Ini kan enggak expired, ancaman masih besar dan tinggi," jelas  Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.


Meski telat, Refly bersyukur Presiden Jokowi akhirnya menganggap wabah virus Corona sebagai kondisi yang perlu ditangani serius.  "Syukurlah akhirnya presiden sadar bahwa ini memang kondisinya genting benar, tidak bisa dipandang setengah-setengah, terutama di area merah seperti DKI ini," ucapnya.


Refly menilai, dengan penetapan status bencana nasional, penanganan wabah virus Corona akan lebih luas lagi dan komprehensif. Sebab pemerintah tak hanya berpatokan pada UU Kekarantinaan Kesehatan, tetapi juga UU Penanggulangan Bencana.
Untuk itu, Refly berharap dengan status bencana nasional, pemerintah bisa bertindak lebih berani dengan memfokuskan segala lini agar pandemi ini cepat tuntas.  "Langkah-langkah jauh lebih radikal harus dilakukan oleh pemerintah, jangan terlalu menghitung aspek non-kesehatan, bagaimana kembalikan kesehatan masyarakat," ucapnya.  (cni/kum/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Net