MalangPost - Tahapan Pilbup Malang Dilanjutkan 15 Juni

Senin, 06 Juli 2020

  Mengikuti :


Tahapan Pilbup Malang Dilanjutkan 15 Juni

Jumat, 29 Mei 2020, Dibaca : 3525 Kali

MALANG - Tahapan Pilkada Serentak termasuk Pilbup Malang bergulir lagi pada 15 Juni mendatang. Coblosan dijadwalkan 9 Desember 2020. Salah satu agenda pertama KPU Kabupaten Malang yakni melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sempat tertunda. KPU pusat pun sudah siapkan sejumlah skenario, termasuk alat coblos seperti tusuk gigi.

   Baca juga : Ganti Alat Coblos dan Celup Jari


Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika mengatakan, sebelum tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 dihentikan karena Covid-19, pihaknya sudah merekrut  PPS. Jumlahnya sebanyak 1.170 orang.
“Saat itu jadwal pelantikan sudah ada, yaitu 21 Maret 2020. Tapi sebelum penlantikan, kami mendapat surat dari KPU pusat yang berisi penghentian tahapan sementara akibat Covid-19,’’ katanya.


Sehingga begitu tahapan Pilkada kembali dilanjutkan, maka pelantikan PPS merupakan agenda pertama yang akan digelar KPU Kabupaten Malang. “Tapi untuk pastinya kami menunggu Peraturan KPU yang baru,’’ tambah Dika, sapaan akrab Marhendra Pramudya Mahardika.
Teknis pelantikan PPS memang belum ditetapkan. Apalagi jumlahnya sangat banyak. Namun demikian, pelantikan wajib dilakukan. Tak boleh dilakukan secara simbolis. Sebab anggota PPS harus mengucapkan sumpah dan janji.
 “Mereka semua akan dilantik. Tapi untuk teknisnya, kami belum tahu. Karena pelantikan juga harus mengikuti protokol kesehatan atau protokol Covid-19,’’ urainya.


Ada beberapa opsi yang disiapkan KPU Kabupaten Malang untuk pelantikan PPS. Alternatifnya pelantikan dilakukan secara streaming per kecamatan, kemudian dilakukan pelantikan  streaming secara bersamaan. “Jika dilakukan secara streaming, maka kami harus memastikan jaringan internet di masing-masing kecamatan,’’ tuturnya.


Opsi lainnya lanjut Dika, pelantikan dilakukan secara bertahap. Teknisnya, anggota PPS di masing-masing desa dikumpulkan di satu kecamatan kemudian dilakukan pelantikan.
Setelah pelantikan PPS, tahapan Pilkada Kabupaten Malang selanjutnya verifikasi syarat dukungan calon perseorangan  oleh anggota PPS. Verifikasi syarat dukungan dilakukan secara door to door. “Nah ini juga kami belum tahu teknisnya. Kami masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari KPU Pusat,” tambahnya.


Sedangkan tahpan lainnya  yang akan dilakukan KPU Kabupaten Malang yakni pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Tiga tahapan inilah yang akan dilakukan pertama saat tahapan Pilkada dilanjutkan,’’ ungkapnya.
Sembari menunggu tahapan Pilkada digulirkan, KPU Kabupaten Malang mulai menyusun  rancangan anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Ini dilakukan karena tahapan Pilkada dilaksanakan saat masa Pandemi Covid-19.  “Ada tambahan anggaran pasti. Tambahannya digunakan untuk pembelian APD,’’ ujarnya.


Namun demikian, Dika belum dapat memastikan berapa tambahan anggaran yang akan diajukan ke Pemkab Malang.  “Keputusannya baru kemarin (Rabu), sekarang anggarannya sedang disusun.  Dan kembali lagi, kami masih menunggu PKPU yang baru,’’ katanya sembari mengatakan, jika sebelumnya KPU mendapatkan anggaran Rp 85 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang. (ira/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Ira Ravika