MalangPost - PPDB Zonasi Kacau, Ratusan Warga Ngluruk Dikbud

Kamis, 16 Juli 2020

  Mengikuti :

PPDB Zonasi Kacau, Ratusan Warga Ngluruk Dikbud

Rabu, 03 Jun 2020, Dibaca : 10727 Kali

MALANG - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi SD dan SMP Negeri Kota Malang kembali bermasalah. Ratusan wali murid akhirnya mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Selasa (2/6/2020) . Terhadap kondisi itu, Komisi D DPRD Kota Malang menilai kinerja Dinas Dikbud memalukan.


Sederet masalah langsung mencuat pada hari pertama PPDB Jalur Zonasi SD dan SMPN . Terutama terkait pengisian formulir secara online. Banyak wali murid mengeluhkan proses memasukan data, sehingga proses registrasi belum bisa dilanjutkan.
Ratusan wali murid secara spontan meluruk kantor Dinas Dikbud Kota Malang di Jalan Veteran. Mereka mengeluhkan dan potes problem yang dirasakan saat proses pendaftaran online. Mulai dari server yang down sehingga tidak koneksi sampai masalah tidak terdaftarnya mereka sebagai penduduk Kota Malang. Padahal Kartu Keluarga (KK) jelas-jelas Kota Malang.


Kendala tersebut membuat proses registrasi dihentikan. Mereka lalu mendatangi kantor Dinas Dikbud. “Saya sudah berusaha dari pagi tadi untuk masuk online, tapi gagal terus. Sekali konek malah tercantum bukan warga Kota Malang, makanya saya ke sini,” keluh  Hariyanto, warga Jalan MT Haryono ini.


Wali murid lainnya juga mengeluhkan masalah titik kordinat. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya bingung karena KK tercatat berdomisili di Dinoyo dilempar ke sekolah yang ada di daerah Buring oleh Google Map. "Jadi saya tidak berani save, makanya saya ke kantor Dinas Pendidikan untuk minta solusi," kata pria yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN Dinoyo 2 ini.


Menurutnya, jarak Dinoyo ke Buring sangatlah jauh. Ia tidak mungkin antar jemput anaknya dengan jarak jauh setiap hari. Di sisi lain, zonasi pasti mengutamakan calon siswa yang dekat sekolah. "Kalau saya memaksakan ini pasti anak saya tidak diterima karena alamat saya jauh di Dinoyo," tuturnya.

Wali Kota Turun Tangan
Mengetahui gejolak wali murid, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji turun tangan. Ia menemui warga di Dinas Dikbud untuk menenangkan. Apalagi beberapa warga membawa anaknya yang masih kecil. Mereka mengaku sudah minta bantuan ke sekolah yang dituju karena terkendala online, tapi pihak sekolah tidak bisa membantu lalu meminta ke kantor Dinas Dikbud saja.  "Tolong kami Pak, kasian yang bawa anak kecil harus riwa riwi ke sekolah dan ke sini (kantor Dinas Dikbud)," curhat seorang warga kepada Wali Kota Sutiaji.


Sutiaji lalu meminta warga untuk tenang dan menjaga jarak. Kerumunan warga yang ingin mendengar langsung respon wali kota tidak mengindahkan protokoler kesehatan.
“Tolong bapak dan ibu tenang, mari kita selesaikan baik-baik. Akan kita tampung dan dicarikan solusinya,” ucap Sutiaji sambil menyarankan warga agar tidak berdesak-desakan.


Orang pertama di Pemkot Malang itu mengatakan, mulai kemarin pagi hingga siang server yang menghubungkan dengan Dispendukcapil mengalami masalah. Sehingga belum bisa terkoneksi dengan baik. Akibatnya banyak warga yang tidak terdaftar saat entri online.
Menyikapi masalah ini, Sutiaji menghentikan sementara proses registrasi . Sambil menunggu server dibenahi agar terkoneksi dengan baik. Sebagai gantinya ia memperpanjang satu hari masa PPDB Zonasi hingga 5 Juni. “Kita perpanjang, tenang saja semua akan teratasi,” katanya.   


Sutiaji pun meminta maaf kepada warga Kota Malang terkait permasalahan tersebut. Ia berjanji sesegera mungkin akan membenahi sistem server yang terganggu sehingga proses PPDB berjalan lancar hingga hari terakhir. “Atas nama Pemerintah Kota Malang kami mohon maaf atas kendala ini. Padahal kami sudah tiga kali melakukan percobaan,” ujar Sutiaji.


Selain perpanjang sehari pendaftaran,  proses pendaftaran secara online PPDB Zonasi akan dilayani 24 jam.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Totok Kasianto mengimbau pada warga untuk dapat memanfaatkan waktu yang bagus untuk melakukan pendaftaran. “Coba mendaftar saat malam hari, bisa saja koneksinya kuat karena tidak banyak yang melakukan pendaftaran malam hari,” kata dia.


Warga yang KK-nya belum satu tahun karena baru diperbaharui maka harus melampirkan KK yang lama untuk mengetahui riwayat tempat tinggal. "KK yang lama harus dilampirkan meskipun berupa foto kopi," katanya.
Bagi warga yang KK lamanya tidak ada maka harus meminta surat keterangan ke Dispendukcapil sebelum melakukan pendaftaran di Kantor Dinas Pendidikan. Surat keterangan tersebut dilampirkan dengan proposal dan akta kelahiran bagi yang mendaftarkan anaknya  di SD.
Sedangkan yang ingin mendaftar SMP juga disertakan foto kopi  Surat Keterangan Menyelesaikan kelas 6. “Kami di sini hanya membantu yang terkendala KK, bagi yang berkasnya sudah benar silakan entri sendiri di rumah melalui online atau langsung ke sekolah yang dituju biar dibantu,” ujarnya.


Totok mengimbau agar  tidak perlu panik. Supaya proses PPDB bisa dilaksanakan dengan tenang. Terpenting kata dia, berkas sebagai syarat pendaftaran sudah disediakan. "Yang menentukan adalah KK. Bukan domisili atau yang daftar duluan. Meskipun daftar di hari terakhir tapi jarak dengan sekolah lebih dekat maka pasti akan didahulukan," jelasnya.

 

Komisi D: Dikbud Memalukan
Komisi D DPRD Kota Malang menganggap kekacauan  hari pertama PPDB Jalur Zonasi sebagai kejadian yang sangat memalukan. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang H Ahmad Wanedi sangat menyayangkan ramainya keluhan warga dan ratusan warga yang mendatangi kantor Dinas Dikbud secara spontan.
"Ini memalukan sekali. Mestinya jauh-jauh hari sudah disiapkan. Apalagi karena kendala server," tegas Wanedi.


Ia sangat menyayangkan kejadian itu karena pada tahun sebelumnya salah satu masalah terjadi pada PPDB Kota Malang juga dikarenakan server. Berbekal kejadian tahun lalu, Komisi D DPRD Kota Malang berharap tidak ada lagi kesalahan yang sama terulang karena sudah paham dan memiliki pengalaman di tahun sebelumnya.
Hanya saja, warga mengalami masalah yang sama tidak dapat mengakses website PPDB yang sudah disiapkan sebagai akses pendaftaran. Akan tetapi server diketahui down saat warga hendak masuk dan mendaftar sehingga meneyabkan website tidak dapat diakses.
"Besok (hari ini,red) kami panggil Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kita mau tanya kenapa servernya seperti itu, down. Kalau memang IT tak bisa ditangani tidak bagus,  mending kembalikan saja ke manual," tegas politisi PDI Perjuangan ini. (imm/ica/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Redaksi