Pertanian Riwayatmu Kini

Selasa, 15 Oktober 2019

Sabtu, 21 Sep 2019, dibaca : 1176 , mp, tamu

Pertanian adalah sumber kehidupan. Sebanyak 265 juta penduduk Indonesia dan 7,7 milyar penduduk dunia hidup dengan mengonsumsi hasil-hasil pertanian, seperti beras, jagung, gandum, kedelai, sagu, ubi, singkong, sayur-mayur, buah-buahan, rempah-rempah, daging, telur, susu, ikan, dan sebagainya. Pertanian juga sumber penghidupan. Sebanyak 38,70 juta penduduk Indonesia dan ratusan juta penduduk memperoleh penghasilan baik langsung maupun tidak langsung dari usaha-usaha di bidang pertanian, seperti petani, pekebun, peladang, petambak, nelayan, peternak, pekerja, penyuluh, pengangkut, pemodal, pengolah, dan pedagang hasil-hasil pertanian. Pendek kata, pertanian adalah sumber kehidupan dan penghidupan utama umat manusia di dunia.

Zaman Orde Baru pertanian adalah sektor andalan. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap petani dan pertanian sangat besar. Atas keberhasilan mencapai swasembada pangan pada 1989, Presiden Soeharto mendapat penghargaan tertinggi dari Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organisation (FAO). Zaman telah berubah, era pertanian semakin ketinggalan jaman. Masa depan pertanian berada di persimpangan jalan. Rakhmat Hadi Saputro (2003) mengungkap tentang “1001 Masalah Petani”, empat belas masalah utama adalah: (1) Regenerasi petani terancam lambat/gagal, (2) Sulit mencari tenaga kerja/buruh tani, (3) Mayoritas masih mengandalkan teknologi tradisional, (4) Irigasi tidak mendukung, (5) Serangan hama dan penyakit mengancam dari awal tanam sampai menjelang panen, (6) Harga sarana produksi cenderung naik, (7) Harga hasil panen dikendalikan tengkulak, (8) Dukungan pemerintah sangat kurang, (9) Bulog tidak mendukung petani, (10) Ancaman gagal panen, (11) Kekurangan modal, (12) Sulit mendapat akses ke bank, (13) Terjerat rentenir setiap saat, dan (14) Alih fungsi lahan sangat cepat.

“Seribu satu” masalah yang diderita petani mengakibatkan pertanian mulai ditinggalkan oleh generasi tua, apalagi generasi mudanya. Tidak ada lagi petani yang mendidik anak-anaknya menjadi petani. Juga tidak ada generasi muda yang bercita-cita menjadi petani, bahkan di kalangan sarjana pertanian itu sendiri. Sensus Pertanian 2013 mencatat jumlah petani muda berusia di bawah 34 tahun hanya 3,35 juta (8,66%), sedangkan petani tua berusia lebih dari 55 tahun berjumlah 8,55 juta (22,09%). Jumlah petani muda tersebut menyusut 3,4% per tahun, lebih cepat dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5% per tahun. Selain masalah usia yang menua, masalah petani Indonesia juga tingkat pendidikan yang rendah. Sebanyak 72,6% tenaga kerja sektor pertanian hanya berpendidikan SD, bahkan tidak tamat SD. Tampak jelas bahwa petani saat ini adalah angkatan kerja usia tua yang telah melewati usia produktif dan berpendidikan rendah, sedangkan sisanya adalah sedikit kaum muda yang terpaksa bertani karena kalah bersaing mendapat pekerjaan lain yang diidamkan.

Panas, hujan, kotor, kerja keras siang malam, risiko yang besar, dan penghasilan pas-pasan, merupakan alasan utama generasi muda enggan berprofesi sebagai petani. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan. Bagi generasi muda, bekerja sebagai pengemudi ojek online, pedagang kaki lima (PKL), buruh pabrik di kota-kota besar, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, jauh lebih bergengsi daripada menjadi petani di perdesaan. Bagi mereka, “hujan emas di negeri orang” tetap lebih menarik daripada “hujan batu di negeri sendiri”. Tidak mengherankan jika di daerah-daerah perdesaan mulai sepi dari kegiatan pertanian dan ditinggalkan generasi mudanya.

Tekad pemerintah Orde Reformasi selama 20 tahun terakhir untuk mengembalikan arti penting pertanian sebagai sumber kehidupan dan penghidupan utama bangsa Indonesia semakin jauh dari harapan. Keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada pangan pada 1989 adalah berkat keseriusan menggarap sektor pertanian dengan anggaran hingga 17% dari APBN. Namun, dengan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian beberapa tahun terakhir yang hanya 1% dalam APBN (Rp 20-an triliun) per tahun, tampaknya sangat sulit bagi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Indonesia kini mulai terancam krisis pangan. Produksi sejumlah bahan pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahan pangan impor kemudian menjadi andalan. Tidak perlu bersusah payah menggenjot produksi, karena pangan impor murah tersedia melimpah ruah di pasaran. Saat ini ketergantungan Indonesia pada pangan impor mencapai 100% untuk gandum (11,8 juta ton/tahun), 78% kedelai (2,2 juta ton/tahun), 10% jagung (2,3 juta ton/tahun), 67% gula (3,8 juta ton/tahun). Selama lima tahun terakhir (2014-2018) defisit neraca perdagangan tanaman pangan mencapai rata-rata USD 6,84 milyar per tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 trilyun devisa negara terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun. Ketergantungan pangan impor pada masa mendatang diperkirakan semakin besar karena terjadi kemerosotan produksi, utamanya akibat akibat konversi lahan pertanian. Secara nasional 100.000 ha lahan pertanian produktif setiap tahun beralih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, sarana pendidikan, jalan, pabrik, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, dan mall.

Tanpa dukungan petani muda yang terdidik dan anggaran pembangunan pertanian yang memadai, maka nasib pertanian akan semakin terpuruk dan cita-cita mewujudkan swasembada, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan belaka. (*)

Sutawi

Dosen Fak. Pertanian Peternakan UMM



Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Sabtu, 12 Okt 2019

Melanjutkan Cita-cita Habibie

Loading...