Penerapan Sakip, Efisiensi Anggaran Hingga Rp 90 Miliar

Rabu, 16 Oktober 2019

Rabu, 18 Sep 2019, dibaca : 315 , udi, ira

MALANG - Kementrian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Malang. Penialaian tersebut digelar selama dua hari, mulai Senin (16/9) sampai Selasa (17/9).
Kegiatan evaluasi Sakip dan RB oleh Kemenpan RB itu diikuti delapan peserta. Diantaranya, lima kabupaten dan tiga kota di Jawa Timur. Masing-masing Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Batu dan Kota Kediri.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung selaku koordinator kegiatan mengatakan, evaluasi Sakip dan RB oleh Kemenpan RBĀ  bertujuan menilai perkembangan pelaksanaan Sakip dan RB pada pemerintah daerah se Indonesia. "Termasuk di Pemerintah. Kabupaten Malang," katanya.
Ferry memaparkan hasil penilaian Sakip oleh Kemenpan RB di Kabupaten Malang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2016 lalu, Kabupaten Malang mendapatkan nilai Sakib 62.24 dengan kategori B. Tahun 2017 Kabupaten Malang. Mendapatkan nilai Sakib 70.52 dengan kategori BB. "Tahun 2018, kategorinya sama, tapi nilainya naik, yaitu 70.71," tambahnya.
Ferry mengatakan, penilaian Sakip di Kabupaten Malang tidak sekadar penilaian saja. Namun penilaian Sakip ini memberikan beberapa manfaat. Bahkan tahun 2019 ini, dengan penerapan Sakip ada efisiensi anggaran hingga Rp 90 Miliar. "Selain itu kegiatan penialaian Sakip sekaligus membuat pelaksanaan progran dan kegiatan pemerintahan dapat terkontrol dan terarah untuk mencapai visi dan misi kabupaten Malang," ungkapnya.
Dia menyebutkan pada 2017 sampai dengan 2019 untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan pemangkasan terhadap program dan kegiatan pemerintah yang dijalankan. "Tahun 2017 jumlah program sebanyak 194, dengan jumlah kegiatan 2309, tahun 2018 jumlah program 177 dengan jumlah kegiatan 649. Dan 2019, jumlah program mencapai 178 dan jumlah kegiatan 595," ungkap Ferry.
Dia menyebutkan, dalam pelaksaanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran telah menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi berupa e-Panning dan e-budgeting. "Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasu kelembagaan untuk membetuk organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Sehingga kinerja perangkat daerah dapat ditingkatkan dan kinerja ASN dapat terukur secara. Akuntabel," tuturnya.
Dia juga berharap melalui hasil evaluasi Sakip dan Rb ini Kemenpan RB RI ke tahun 2019, nilai Sakip dan RB Kabupaten Malang meningkat, seiring dengan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus.
Sementara itu kedatangan tim evaluasi dan penilaian Sakip di kabupaten Malang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Ir Didik Budi Muljono di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang.
Didik menyampaikan jika Sakip itu memberikan banyak manfaat di Kabupaten Malang, diantaranya dapat melakukan efisiensi anggaran pada 2019 hingga Rp 90 Miliar. Dia berharap dengan penilaian Sakip Pemkab Malang kembali dapat mengefisiensi anggara.
Sejauh ini, lanjutya, Pemkab Malang sudah menggunakan e-planing dan e-budgeting. Melalui dua sistem tersebut, semua rencana pekerjaan atau kegiatan dapat terkontrol dengan baik.
Sementara itu Ketua Tim Evaluasi Sakip dan RB, Kemenpan RB, Aan Syaiful Ambia mengatakan jika pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Malang sudah menunjukkan trend positif. Menurutnya, pemerintah pusat tidak sekadar melakukan penilaian saja. Tapi juga memberikan reward ke daerah, berupa Dana Insentif Daerah (DID). "Seperti Pemkab Malang, tahun lalu mendapatkan dana insentif Rp 78 M. Harapannya, penilaian ini terus meningkat," kata Aan yang melakukan penilaian Sakip pihaknya juga bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi Jatim. (ira/udi)



Loading...