PDIP dan PKS Sepakat Ejawantahkan Kebhinnekaan dan Pancasila

Jumat, 18 Oktober 2019

Senin, 26 Agu 2019, dibaca : 463 , Bagus, Sisca

Isu Kebhinnekaan dan Pancasila sama-sama diusung oleh anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PKS. Yang menarik adalah PKS yang banyak melontarkan mengenai gagasan pengejawantahan Pancasila. PDIP menyambut baik, bahkan sejumlah peserta sempat berkelakar, bahwa PKS saat ini adalah partai yang mengambil alih peran PDIP.
Pemikiran tersebut muncul dalam Diskusi Malang Post “Prioritas Kerja DPRD Kota Malang Masa Jabatan 2019 -2024” Jumat (23/8). Diskusi yang diadakan rutin di Kantor Redaksi Malang Post ini mengungkapkan prioritas dari partai-partai yang memiliki kadernya, sebagai anggota legislatif Kota Malang saat ini.
Sejumlah prioritas para anggota DPRD Kota Malang di antaranya, memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang pro kebhinnekaan, lebih membuka informasi secara terang benderang pada publik, menyelesaikan proyek yang belum tuntas hingga pengembangan pada sektor UMKM.
PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera sama-sama mengusung prioritas yang terurai di atas. Kedua partai ini memiliki kekuatan menarik pada periode ini. PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang dengan memiliki 12 kursi dewan tentu akan menggunakan mayoritas suara untuk memperjuangkan isu yang dikonsentrasikan.
Sementara PKS, dengan 6 kursi yang dipegang periode ini muncul sebagai partai yang tidak diperkirakan meloncat indah poin kursinya. Kedua partai ini kini harus beradu konsep dan konsen isu untuk melayani masyarakat yang sudah memilihnya.
Sebagai salah satu generasi muda PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan mengungkapkan bahwa isu kebhinnekaan tetap menjadi konsen PDI Perjuangan. Terlebih atas kejadian yang belakangan menimpa Kota Malang, isu rasisme bahkan etnis, menjadi vital.
“Ada isu warga Papua yang kemarin terjadi membuat kita kembali sadar akan pentingnya keutuhan NKRI. Ini tidak akan berjalan bagus jika pemda juga tidak menguatkan itu. Maka ke depan kami akan mengawal pembentukan perda-perda yang pro kebhinnekaan,” tegas anak kandung mantan Ketua DPRD Kota Malang periode sebelumnya Abdul Hakim ini.
Perda yang dimaksudnya itu akan memberikan aturan jelas bagaimana masyarakat, pemda, jajaran samping atau seluruh komponen masyarakat lainnya berperan dalam mengantisipasi ancaman kesatuan NKRI.
Juga bagaimana masyarakat secara luas dapat terlibat dalam membangun kerukunan secara sistematis dan terstruktur.
Tidak hanya itu Harvard juga masih konsen pada perda yang ada saat ini. Dikatakannya ia sempat menilik lebih dalam perda-perda di Kota Malang. Dari situ ia menemukan adanya perda yang melangkahi aturan di atasnya.
“Saya belum dapat membeberkan itu sekarang karena ini adalah konsumsi fraksi saya. Tetapi ke depan ini akan kami lemparkan ke publik. Bagaimana Kota Malang ternyata masih punya perda yang tidak sesuai dengan perundang-undangan di atasnya,” tegas wakil rakyat dari Dapil Blimbing ini.
Sementara itu salah satu kader perempuan PDI Perjuangan yang berhasil melenggang ke DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani menyampaikan hal berbeda pula. Ia menegaskan peran dan kepentingan perempuan harus didepankan pula.
Ia memberikan perumpamaan dirinya sendiri sebagai ibu rumah tangga atau yang disebutnya sebagai Home-Maker.
“Keluarga adalah lingkungan terkecil dalam masyarakat. Peran ibu atau wanita di dalamnya sangat penting bagi anaknya ia adalah guru pertama. Dia akan mengatur, memfasilitasi apapun yang dibutuhkan anggota keluarganya,” jelas Mia, sapaan akrab anggota dewan dari Dapil Kedungkandang ini.
Dari filosofi inilah ia sendiri sebagai anggota dewan akan fokus dan konsen pula pada isu-isu gender yang ada. Bagaimana semua kelompok masyarakat dari kalangan apapun tersampaikan aspirasinya.
Lepas dari konsen dua anggota dewan PDI Perjuangan Kota Malang tadi, H. Wanedi yang merupakan salah satu anggota PDI Perjuangan dari golongan “lawas” dibanding Mia dan Harvard, ia menyebut satu konsen yang tidak terkesan sederhana. Yakni meyakinkan dirinya dan seluruh anggota DPRD Kota Malang periode baru ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan dewan sebelumnya.
“Ke depan ini kita niat saja, kalau niat kita ibadah Insya Allah diselamatkan. Kita harus move on tidak boleh takut untuk mengambil tindakan untuk pengawasan dan mengontrol eksekutif. Karena sudah tupoksi kita sebagai pengontrol dan juga pengawas. Ini yang akan dikerjakan dengan baik-baik,” tegasnya.
Beda partai, beda pula pandangan politiknya. Isu dan konsen kerja dewan yang menarik  juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satu yang hadir dalam diskusi Malang Post, Ahmad Fuad Rahman menjelaskan PKS memiliki beberapa catatan dalam memperjuangkan pembangunan Kota Malang.
Salah satunya adalah bagaimana keran demokrasi dapat terbuka lebar. Hal ini berkenaan pada kontribusi seluruh masyarakat dengan pandangan dan kehaliannya agar dapat terlibat langsung dalam pembangunan.
“Salah satunya adalah membuka lebih lebar peran perguruan tinggi. Di sini banyak sekali perguruan tinggi, banyak professor juga, tetapi mengatasi kemacetan kok tidak bisa. Ke depan ini akan kita dorong lebih kuat,” jelas pria yang akrab disapa Fuad ini.
Hal berbeda disampaikan anggota dewan dari PKS lainnya H. Asmualik. Dalam diskusi yang dipimpin Pemred Malang Post Dewi Yuhana ini, ia menegaskan anggota dewan kedepan akan mengejawantahkan Pancasila dalam tiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai tupoksi dewannya.
Asmualik berpendapat bahwa kini masyarakat kian memiliki kecenderungan berpikir liberal. Hal ini dikhawatirkannya sebagai salah satu tanda nilai Pancasila kian tergerus.
“Kita harus memastikan. Agar semua masyarakat di Kota Malang apapun latarbelakangnya bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan aman. Jangan sampai nilai kemanusiaan dikesampingkan karena prioritas lain,” tegas Asmualik yang mengaku ditunjuk partai untuk nanti menduduki posisi Wakil Pimpinan DPRD Kota Malang definitif.
Kemudian ada lagi pendapat dari anggota DPRD Kota Malang dari PKS lainnya yang cukup berbeda. Yakni bagaimana ke depan DPRD Kota Malang harus semakin terbuka. Hal ini disampaikan Akhdiyat Syabril Ulum dalam diskusi Malang Post Jumat (23/8) lalu.
Ia mengungkapkan warga Kota Malang pun harus diberikan informasi seluas-luasnya akan program dan kerja dari anggota DPRD Kota Malang.
“Ini semua agar kita bisa bersinergi lebih baik dan harmonis dengan masyrakat. Semua informasi yang layak disampaikan ke publik akan disampaikan lewat berbagai macam cara seperti sosial media. Intinya masyarakat harus paham kerja dewan agar mereka bisa menggunakan hak mereka untuk menyalurkan aspirasi lebih maksimal,” tandasnya.
Akhdiyat juga menambahkan secara pribadi pun dirinya akan memulai untuk mewujudkan janji politiknya. Ia mengatakan memiliki 8 janji kampanye. Beberapa janji ini berkaitan dengan pengembangan infrastruktur Kota Malang.
“Harapannya kami ada yang bisa ditempatkan di komisi bidang pembangunan. Paling tidak salah satunya mengawal proyek Jembatan Kedungkandang. Ini harus segera selesai dan dikerjakan karena memang masyarakat itu butuh,” pungkas anggota dewan Dapil Kedungkandang ini.(ica/ary)



Loading...