Mulai Diawasi Dewan

Rabu, 16 Oktober 2019

Minggu, 08 Sep 2019, dibaca : 849 , Vandri, ira

KESERIUSAN  Didik Budi Muljono mencalonkan diri sebagai kepala daerah mendapatkan respon partai politik dan anggota DPRD Kabupaten Malang.  Hadi Mustofa salah satunya. Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Demokrat ini menyebutkan,  sebagai warga negara, Didik memiliki hak yang sama dalam politik. ”Pengambilan formulir pendaftaran bakal calon, itu hak beliau sebagai warga negara. Tidak ada yang dilanggar, dan keputusan beliau harus dihargai,’’ katanya.
Namun demikian, Hadi mengatakan Didik tidak boleh lupa, karena statusnya sebagai ASN  yang menjabat sebagai sekretaris daerah.  ”Untuk ASN ada aturannya saat yang bersangkutan maju Pilkada. Yaitu harus mundur. Namun demikian, regulasi itu menyebutkan, mundur sebagai ASN ini saat yang bersangkatan mendaftar di KPU. Sementara saat mengambil formulir, aturan itu tidak melekat,’’ ungkapnya.
Gus Thop, sapaan akrabnya mengatakan, Didik memiliki  kepribadian yang baik. Dia juga mumpuni, paham birokrasi, dan tatanan pemerintahan. “Satu paket pimpinan pemerintahan ini memang harusnya berasal dari birokrasi dan politisi. Dengan adanya birokrat yang  menjadi pemimpin maka dapat memahami tentang aturan dan tatanan pemerintahan,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengambilan formulir pencalonan Pilbup oleh Didik tak pengaruhi kinerja di Pemkab Malang. Alasannya karena saat ini masih proses pengambilan formulir. Tahapan KPU juga belum dimulai.
Ketua DPC PPP Kabupaten Malang, Ahmad Daniyal mengatakan hal yang sama. Pengambilan berkas  pendaftaran merupakan hal yang wajar, dan tidak melanggar aturan. Daniyal menyebutkan sebagai warga negara Didik memiliki hak yang sama untuk maju di Pilkada.
”Kami sebetulnya kaget Pak Didik daftar. Karena selama ini tidak ada informasi dia maju,’’ katanya.  
Anggota DPRD Kabupaten Malang ini siap mengawasi kinerja keduanya. Jika ditemukan ada hal  yang tidak beres di Pemkab Malang,  maka anggota DPRD Kabupaten Malang akan memanggil.
Kepala Bakorwil Malang, Benny Sampirwanto, juga mengatakan hal yang sama. Sebagai warga negara, Didik Budi Muljono memiliki hak untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Saat dia sudah ditetapkan partai, kemudian mendaftar ke KPU maka harus mengundurkan diri.
Ditanya potensi perpecahan di birokrasi Pemkab Malang, Benny langsung menepis.”Saya kenal baik Pak Sanusi, begitu juga Pak Didik. Keduanya profesional dan melaksanakan tugas dengan baik,’’ ungkapnya. (ira/van) 



Minggu, 06 Okt 2019

Menunggu Bukti Atasi Banjir

Loading...