Mencegah Kenakalan Kultural di Malang | Malang Post

Sabtu, 16 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 13 Okt 2019, dibaca : 1806 , bagus, sisca

Kawasan cagar budaya di Jalan Ijen menjadi sorotan pekan ini. Sejumlah rumah di kawasan tersebut menjadi bahan pemberitaan, karena merenovasi tanpa rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang. Kenakalan kultural semacam itu memang bisa dilakukan oleh pemilik rumah di Jalan Ijen dan di sudut kota lainnya. Sebab ada kelemahan pada aturan terkait Cagar Budaya di Kota Malang.
Istilah kenakalan kultural itu datang dari Arkeolog Universitas Negeri Malang M. Dwi Cahyono. Kenakalan itu terjadi, karena belum ada payung hukum yang kuat untuk perlindungan Cagar Budaya (CB). Kota Malang memang memiliki Perda No 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya Kota Malang. Namun menurut pria yang akrab disapa Dwi ini, Perda masih kurang. Seharusnya ada Peraturan Wali Kota alias Perwali.
Perwali yang dimaksud Dwi adalah larangan pembongkaran, terutama pembongkaran total terhadap bangunan terindikasi CB. Selama ini pemilik bangunan CB biasanya merobohkan bangunan dulu baru mengurus IMB. Sebab, jika mengurus IMB terlebih dulu, maka langsung berurusan dengan TACB dan mentaati rekomendasinya.
Malang sebagai Kota Heritage dan masuk dalam jaringan Kota Pusaka (Heritage Net Cities) harus memiliki Perwali ini. Dwi meminta Pemerintah Kota Malang perlu melakukan tindakan untuk mengatasi keadaan, ia menyebutnya “Gawat Darurat Cagar Budaya”. Pasalnya, ia sendiri sebagai anggota TACB tidak dapat berbuat apa-apa karena aturan terbilang masih lemah.
Ia menyoroti dua rumah di kawasan Ijen yakni No 4 dan 6, membuatnya resah. Kedua bangunan rumah belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini juga menjadi celah bagi mereka yang tidak peduli pelestarian cagar.
Ia menyebutnya sebagai "kejahatan kultural" atau paling ringan sebagai “kenakalan kultural". Sebab ada tindakan, sengaja tidak melestarikan bangunan berindikasi CB. Pemilik melakukan pembongkaran total ataupun nyaris total terhadap bangunan berindikasi CB, sebelum nantinya ditetapkan sebagai CB.
Ia mengakui, tingkat kecepatan dan jangkauan jumlah penetapan CB yang sangat terbatas. Dalam satu tahun, TACB Kota Malang hanya mampu menetapkan antara 30-40 bangunan berindikasi CB di antara ratusan yang tercatat.
Di Koridor Ijen hanya dua bangunan saja yang bisa ditetapkan di Tahun 2018. Itupun Rumah Dinas Wali Kota dan Gereja Ijen. Pada tahun ini, 2019, hanya satu rumah tinggal yang bakal ditetapkan yaitu di Jalan Ijen Boulevard No 24.
“Perwali sangat dibutuhkan, kalaupun sulit, bisalah ditargetkan tahun 2020 semua bangunan di kawasan Ijen ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemda harus tegas, kita hanya bisa seperti ini. Pemda yang bisa buat kebijakan,” pungkasnya.
Sementara itu Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan respons atas persoalan ini. Mengenai usulan penerbitan Perwali, ia hanya menjelaskan tengah membahas lebih detail terkait hal itu.
“Ya memang itu permasalahannya. Memang akan kita rapatkan itu (permasalahan dan opsi Perwali,red),” jelasnya singkat.
Kembali ditanya apakah mempertimbangkan pula untuk membuat aturan khusus melindungi benda atau bangunan cagar yang masih terindikasi cagar (belum ditetapkan sebagai cagar budaya,red) dalam rapat yang akan ia lakukan, ia menjawab landai.
“Ya itu kita belum tahu,” tandasnya.
Meski begitu, menurut Sutiaji penerbitan Perwali untuk melindungi lebih ketat bangunan cagar budaya maupun bangunan atau benda yang diindikasikan sebagai cagar menjadi opsi dan pertimbangan kuat.(ica/ary)



Loading...