Mahasiswa Demonstrasi Revisi UU KPK

Jumat, 18 Oktober 2019

Senin, 23 Sep 2019, dibaca : 189 , vandri, jpg

JAKARTA - Gelombang unjuk rasa melawan revisi UU KPK makin menjadi-jadi. mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta datangi gedung DPR RI. Selain menyegel gedung parlemen itu, mereka menyatakan kematian untuk KPK.
Selain melawan revisi UU KPK, mahasiswa juga menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).  Unjuk rasa yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto depan kompleks parlemen itu dengan menyanyikan yel-yel yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK.
Para mahasiswa itu juga mewarnai aksinya dengan memukul-pukul dan mendorong-dorong pagar gedung MPR/DPR/DPD. Tujuannya agar diizinkan masuk bertemu anggota dewan.
Secara bergantian, perwakilan mahasiswa dari Universitas Indraprasta, Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramidana, dan Universitas Moestopo berorasi mengkritik sikap DPR dan pemerintah
Mereka menganggap DPR dan pemerintah tak  berpihak pada kepentingan masyarakat dan menyatakan reformasi sedang dikorupsi saat ini. "DPR sedang ugal-ugalan dan mengebut legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat," ujar salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang menunjukkan dukungan kepada KPK. Salah satu spanduk yang mereka bentangkan di pagar Gedung MPR/DPR/DPD bertuliskan 'Gedung ini Disita Mahasiswa'.
Kemudian, terbentang juga spanduk yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah. Akibat unjuk rasa itu, Ditlantas Polda Metro Jaya memutuskan untuk menutup sementara gerbang tol di DPR/MPR dan dialihkan ke gerbang tol selanjutnya.
Para pengunjuk rasa itu akhirnya harus kecewa. Sebab  aksinya hanya berakhir dengan  audiensi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Mereka mengungkapkan kekecewaanya karena tidak ada satu pun anggota DPR RI yang ikut dalam audiensi untuk menerima aspirasi.
Bahkan, salah satu dari mahasiswa sempat meminta Indra untuk menghubungi salah seorang anggota dewan agar bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. "Apakah bapak bisa menghubungi salah seorang anggota lalu di-loudspeaker agar kami bisa berbicara secara langsung," tanya seorang mahasiswa kepada Indra dalam audiensi.
Namun, Indra tidak menyanggupi permintaan tersebut. Indra mengatakan 10 fraksi di DPR saat ini punya pandangan berbeda-beda terkait aspirasi mahasiswa. Dia pun mengaku tidak mungkin menghubungi satu per satu untuk menanyakan sikap masing-masing fraksi seputar aspirasi mahasiswa tersebut.
Akhirnya setelah melewati perdebatan panjang dan alot hampir dua jam, para perwakilan mahasiswa dan Indra membuat kesepakatan tertulis yang akan ditandatangani di atas materai.
Aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Prismanik mengatakan, dengan pelemahan terhadap KPK ini, apakah masyarakat selanjutnya bisa mempercayai anggota dewan.
Sebab dia melihat dengan disahkannya revisi UU KPK ini menjadi UU. Maka telah melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Apakah dengan pelemahan ini masih perlu kah kita memilih anggota DPR dengan pelemahan KPK ini,” ujar Prismanik.
Sementara ?mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Mukhlas mengatakan turun berduka cita dengan pelemahan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah terhadap KPK.
“Pembuatan UU ini ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, jadi kami tidak percaya. Ini adalah innalilahi wainalillahi rojiun,” kata Mukhlas. Menurutnya, seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia sudah bersiap untuk bergerak karena kecewa dengan pengesahan UU KPK.  Bahkan dia tidak menutup kemungkinan akan adanya reformasi jilid dua. Jika aspirasi rakyat dan mahasiswa ini terus diacuhkan.
?”Jadi kami berharap langkah kongkrit DPR, Jadi ini tidak menutup kemungkinan ada lagi reformasi jilid dua bisa terjadi lagi,” ungkapnya. (jpg/cni/van)



Jumat, 18 Okt 2019

Barca Tak Ingin Terpeleset

Jumat, 18 Okt 2019

Menangani Cross Hijaber

Loading...