KPK dalam Ujian EXTRA ORDINARY

Jumat, 18 Oktober 2019

Selasa, 10 Sep 2019, dibaca : 1287 , mp, tamu

Belum selesai soal gugatan public terhadap sebagian  kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai “bermasalah”, kini soal revisi UU KPK yang bertajuk berupaya mengerdilkan peran KPK naik ke permukaan.
Kedua ujian itu (soal kandidat pimpinan dan revisi UU KPK) ini layak dikategorikan sebagai ujian sangat istimewa (extra ordinary), pasalnya dapat mengganggu dan bukan tidak mungkin mampu melumpuhkan obyektifitas kinerja KPK ke depan.
KPK belakangan ini memang masih tetap melakukan penangkapan terhadap sejumlah tersangka, akan tetapi bukan tidak mungkin, jika revisi UU kpk dilakukan, kinerja KPK tidak akan sekuat atau selelulasa sekarang.
Meski masih rajin menunjukkan kinerjanya itu, namun public masih memberi catatan, bahwa banyak perkara korupsi istimewa yang belum tergarap secara transparan dan egaliter, sehingga ditakutkan nantinya jika perannya makin “diciutkan”, bukan tidak mungkin akan semakin tidak banyak memberikan manfaat dalam pemberantasan korupsi.
Subyek bangsa ini perlu merefleksi, bahwa KPK merupakan anak kandung reformasi. Memang  secara umum, KPK terbilang sukses menjalankan amanat konstitusi. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat pada KPK tidak disia-siakannya. KPK mampu menunjukkan kinerjanya sebagai instrumen negara hukum di bidang pemberantasan korupsi.
Fakta memang KPK tetap menjadi lembaga yang menakutkan bagi koruptor. Bahkan bibit-bibit koruptor sekarang bukan tidak mungkin takut meneruskan kecenderungan membuktikan dirinya sebagai penyakit kekuasaan akibat kepak sayap tangan KPK dalam menjaring koruptor.
Undang-Undang KPK (Nomor 30 Tahun 2002) mengamanatkan agar KPK jadi mekanisme pemicu, model proses penegakan hukum bagi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi. Dalam 13 tahun usianya, KPK sudah memenjarakan ratusan koruptor.
Dalam ranah itu, idealnya KPK tidak sampai direduksi atau dihilangkan sebagian peran fundamentalnya seperti penyadapan atau lainnya. Kalau peran strategisnya dihilangkan, peran KPK bisa dipastikan lumpuh. Kalau KPK sampai lumpuh, maka jelas negeri ini semakin terhegemoni oleh kekuatan sindikasi koruptor.
“Corruptio optimi pesima”, yang terjemahan bebasnya “pembusukan moral dari orang yang tertinggi kedudukannya adalah perbuatan yang paling jelek”.
Memahami doktrin filosofis itu menunjukkan, bahwa kebejatan, kejahatan, atau pembusukan nilai-nilai (values decay) yang dilakukan oleh golongan elit kekuasaan dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Logikannya, semakin banyak komunitas elit kekuasaan yang “mandi basah” dengan penyimpangan moral dan hukum, maka masyarakat pun semakin mengidap penyakit komplikasi yang sulit disembuhkan.
Komplikasi dalam stadium tersebut sarat dengan virus yang dengan mudah menular kepada segmen kekuasaan lain. Pejabat berpangkat rendah akan menjadikan pejabat level atas sebagai guru yang model perilaku tidak terpujinya bisa diadopsi dan diadaptasikannya dengan mudah. Dalam urusan kebobrokan ini, model peniruan jauh lebih gampang dibandingkan dalam soal kebaikan, kebenaran, dan kejujuran (J. Kristiadi, 2007).
Komplikasi itu juga ditandai dengan semakin berdaulatnya atau superioritasnya kekuatan para “penyelingkuh” yang tamak. Mereka ini menjadi sosok pelaku kejahatan yang tergolong istimewa ini (korupsi), pasalnya perilakunya lebih lihai dan perkasa dibandingkan aparat penegak hukum sehebat apapun aparat ini. Apalagi jika dalam diri aparat penegak hukum ini juga sudah tercemar virus haus menghisap kekayaan negara sebesar apapun.
Dewasa ini yang sebagian bisa terbaca adalah wajah negeri yang terdesain di tangan sebagian oknum elitis yang bergelar sang “pemain” purba. Perannya bukan bagaimana membangun atmosfir kehidupan rakyat yang berbasis kesejahteraan dan kedamaian, melainkan atmosfir bernegara yang sarat berbagai bentuk penyakit. Salah satu penyakit akutnya bernama korupsi dan menoleransi berdaulatnya korupsi.
Sekelompok elitis itu terlihat sangat tidak menghendaki negara ini menjadi negara berwibawa, berkredibilitas tinggi, atau beridentitaskan empirik sebagai organisasi besar yang memedulikan aspirasi rakyatnya.
Para oknum elitis itu menginginkan negeri ini tidak ubahnya “perahu” yang mudah diombang-ambingkan kesana-kemari supaya bisa digunakan sebagai jalan mengail keuntungan sebesar-besarnya.
Dalam sisi historis, KPK sejatinya dihadirkan untuk mereduksi dan mendegradasi peran sosok manusia-manusia rakus. Sayangnya KPK bisa kehilangan peran vitalnya, manakala supremasi rule of law  yang memayunginya dikeroposi oleh para oportunis politik dan kekuasaan.
Supaya KPK tidak sampai mencapai ranah kelumpuhan, rakyat berkewajiban pasang badan terus menerus untuk mengawal dan memayungi KPK, mulai dari soal seleksi hingga poltik pembaruan hukumnya.
Kalau payung hukum hendak dirobohkan oleh DPR atau eksekutif, maka rakyat wajib menunjukkan daulatnya. Rakyat harus menyaringkan suaranya untuk melawan arogansi dan kriminalisasi politik yang dilakukan oleh wakil-wakilnya.
Kali ini, besarnya sindikasi politik dan eksekutif sangat memungkinkan “menghabisi” atau melumpuhkan KPK. Boleh jadi KPK memang tetap akan dipertahankan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi kehadirannya boleh jadi identik dengan ketiadaannya, artinya KPK tetap ada, namun tidak diberi kewenangan melakukan peran strategis dalam pembongkaran korupsi.
Rakyat harus terus menerus menyalakan genderang perang terhadap DPR  atau kekuatan manapun yang cenderung mendisain dirinya sebagai leviathan.  Kalau peperangan ini tidak terus dikibarkannya, jangan disalahkan jika nantinya rakyat merana akibat dirampas hak-hak berdaulatnya sebagai “pemilik utama negara” ini.
Peperangan  atau jihad yang dilakukan oleh rakyat, adalah berbentuk kesatuan suara kerasnya melalui media sosial atau media-media lainnya yang memudahkan dibaca publik dan mampu menjadi spirit yang membangkitkan kesadaran bernegara bersih dan berwibawa. Serta menyatukan emosi dan integritas moral yang menempatkan korupsi dan siapapun aktor-aktor di belakangnya adalah musuh bersama (common enemy) bangsa ini.
Negara ini tidak boleh dibiarkan terus menerus “dijadikan obyek jarahan” oleh para koruptor, sehingga setiap subyek bangsa berkewajiban untuk tidak boleh tidur menyaksikan setiap ujian “extra ordinary” terhadap KPK. (*)

Oleh: Bambang Satriya
(Guru Besar Universitas Merdeka Malang dan Penulis sejumlah buku dan artikel di berbagai media massa)



Rabu, 16 Okt 2019

Polemik Batas Usia Nikah

Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Loading...