Komunikasi Parpol Pengusung | Malang Post

Sabtu, 16 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 22 Sep 2019, dibaca : 438 , vandri, ira

BUPATI Malang, H.M Sanusi menyerahkan kepada  partai pengusung. Menurut mantan Ketua FKB DPRD Kabupaten Malang ini, mekanisme pengusulan wabup ada di partai pengusung.
Sanusi menegaskan sebenarnya tak tinggal diam. Apalagi arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pelantikan Bupati Malang,  Selasa (17/9) lalu menegaskan agar  DPRD berkoordinasi dengan partai pengusung mengusulkan wakil bupati. ”Arahannya gubernur demikian. Tapi mekanismenya ada pada partai pengusung dan DPRD,” jelasnya.
Mantan Ketua PKB Kabupaten Malang ini sebenarnya pernah berkomunikasi dengan partai pengusung terkait pengusulan wabup. Ia juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang. “Tapi ya itu menunggu,’’ ucap Sanusi.  
Menurut bapak empat anak ini, jika ada wabup maka tugas bupati lebih ringan. ”Wilayah Kabupaten Malang ini sangat luas. Penduduknya hampir sekitar 3 juta jiwa. Dari ujung ke ujung, dapat dicapai berjam-jam. Nah, jika ada wakil bupati, maka beban itu  akan sedikit berkurang,’’ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menambahkan, jika ada wabup maka
pekerjaanya lebih efisien. Ditanya pekerjaan berat yang dilakukan bupati? Sanusi mengatakan menghadiri undangan ternyata tugas terbanyak kepala daerah.  
Jika dirata-rata, dalam sehari Sanusi memenuhi undangan tiga sampai lima. Lokasinya berjauhan. Misalnya dalam sehari, ia harus datang ke Wajak lalu ke Donomulyo. Bahkan pernah juga dalam sehari hadiri undangan di Poncokusumo lalu lanjut ke Pujon.
Jika punya wakil, Sanusi akan berbagi tugas. Ia tak mau seperti yang pernah dialaminya sebagai wabup. ”Selama tahun 2016 sampai 2018 lalu, saya banyak di kantor, karena jarang ada delegasi penugasan. Tapi tidak ada-apa, karena itu bagian proses,’’ tambahnya.
Pakar ilmu pemerintahan UB, Dr. M Lukman Hakim SIP mengatakan,  tugas bupati Malang sangat berat. Apalagi wilayahnya yang sangat luas. Ia menyebutkan, tugas bupati sesuai UU No 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah, tidak sekadar memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Namun juga memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD. (baca grafis, red)
”Itu tugas yang wajib dijalankan sesuai undang-undang. Dengan adanya wakil, maka kemungkinan dapat meringankan beban tugas bupati,’’ katanya.

Menyesuaikan Kondisi Geografis
ADA tidaknya Wakil Bupati Malang tergantung kebutuhan. Namun melihat geografis Kabupaten Malang yang cukup luas, Ketua sementara DPRD Didik Gatot Subroto, menilai keberadaan wabup sangat penting. Terutama membantu pekerjaan bupati yang tidak bisa dilakukan.
"Melihat geografis wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas, wabup itu memang perlu ada. Terutama dalam rangka mengefektifkan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati Malang," terang Didik.
Dikatakannya, tidak semua kegiatan yang berkaitan dengan Pemkab Malang bisa dilakukan bupati sendirian. Tetapi setidaknya perlu wabup yang bisa membantu menjalankan tugasnya.
Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini berpesan, bupati dan wabup bisa membagi tugas dengan jelas. Tujuannya agar  tidak ada masalah ketika menjalankan tugas.
"Perlu digarisbawahi bahwa wabup membantu secara khusus tugas yang tidak bisa dilakukan bupati. Tetapi hanya pada kewenangan tertentu saja. Pasalnya, secara keseluruhan legalitas kepemerintahan, sepenuhnya berada di tangan bupati sebagai pimpinan," pungkasnya.(agp/van)



Loading...