MalangPost - Kebijakan Koersif di era New Normal

Senin, 10 Agustus 2020

  Mengikuti :

Kebijakan Koersif di era New Normal

Rabu, 08 Jul 2020, Dibaca : 2967 Kali

Terlepas dari perdebatan yang ada dan konsekuensi buruk yang mungkin terjadi nantinya, pilihan kebijkan new normaladalah alternatif paling rasional untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang telah babak belur karena Covid-19. Bagaimana tidak sampai saat iniada sekitar 6,7 Juta Pekerja terkena PHK dan di rumahkan, pertumbuhan ekonomi hanya 2,9 % terendah sejak 200I. Lesunya ekonomi juga tercermin dari menurunya pendapatan ekonomi khususnya sektor informal dan angka kemiskinan dan pengangguran yang terus melunjak.

Kini, tugas terberat selanjutnya bagaimana memastikan implementasi new normal dapat berjalan maksimal. Sebuah perkara yang sulit mengingat new normal mensyaratkan kepatuhan publik untuk menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas ekonomi. Di Indonesia salah satu alasan dibalik terus meningkatnya kasus Covid-19 meskipun kebijakan pembatasan mobilitas sosial dan kerumunan masal seperti melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)telah dilakukan salah satunya disebabkan kepatuhan masyarakat yang rendah. Akibat dari pelanggaran dan pengabaian tersebut upaya melandaikan kasus Covid-19 di Indonesia tidak optimal dan kini tertinggi di Asia Tenggara.

Kepatuhan Publik sebagai kuncinya

Indonesia bisa melihat keberhasilan Jepang, Jerman dan China dalam menangani Covid-19. Selain keberhasilan memadukan aspek politik, kesehatan dan ekonomi ketiga negara tersebut sangat ditopang oleh tingginya partisipasi masyarakat untuk patuh pada berbagai aturan dan anjuran yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat Jepang sudah terbiasa denganbudaya higienis yang tinggi. Kontak langsung seperti berjabat tangan dan berpelukan bukan menjadi ekspresi sosial sehingga cukup ampuh membendung penyebaran Covid-19. Kebiasaan tersebut semakin ditingkatkan dan berhasil menekan angka covid-19 meskipun tidak menerapkan lockdown. Warga Jerman dikenal memiliki karakter -mentalitas yang disiplin dan terbiasa hidup secara terstruktur dan terencana. Tradisi seperti ini sangat membantu dalam keberhasilan Jerman menerapakan lockdwon dan pembatasan sosial. Kepatuhan seperti ini pula sangat membantu pemerintah dalam menyusuan kebijakan penanggunglangan Covid-19. Sedangkan China meskipun negara komunis dengan kontrol kekuasaan yang ketat dan represif namun semangat kolektifitas untuk kepentingan bersama membuat masyarakat begitu patuh pada lockdown yang ditetapkan pemerintah.

Cerita berbeda terjadi di Indonesia. Sebagai bangsa majemuk dengan budaya komunalisme yang tinggi mengakibatkan interaksi sosial jarak dekat dan kegiatan kerumunan begitu sulit dihilangkan di Indonesia. Meskipun dalam situasi krisis seperti ini ungkapan keakraban tersebutmasih dilakukan. Kesadaran masyarakat belum tumbuh untuk bersama-sama mempraktekan hidup sesuai protokol kesehatan. Meskipun ada ancaman Covid-19 begitu dekat, masih dijumpai masyarakat yang berjabat tangan, berpelukan dan melakukan acara –acara sosial- kegamaan dengan menghadirkan masa yang banyak.

Hambatan seperti ini perlu segera diurai agar kasus covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan. Tanpa dukungan total masyarakat, sangat sulit bagi pemerintah menerapkan kebijakan new normal. Dengan kebiasaan masyarakat yang terus saja mengabaikan protokol pencegahan Covid-19 dikhawatirkan new normal yang menerapkan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akan memicu ledakan kasus Covid-19 di Indonesia. Jika saat pembatasan aktivitas dan mobilitas sosial saja kepatuhan publik rendah bagaimana dengan ketika pelonggaran (new normal) diterapkan. Ancaman dan kecemasan tersebut perlu dikelola oleh pemerintah dengan menghadirkan formulasi dan implementasi kebijakan yang tepat untuk ‘’memaksa’’ masyarakat agar tunduk pada protokol kesehatan.

Kebijakan koersif perlu ditingkatkan

Berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi telah dilakukan pemerintah namun tetap saja kepatuhan publik tidak meningkat. Dengan mengutamakan pendekatan persuasif pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi memahamkan publik, namun hasilnya tidak optimal. Di Surabaya  dan DKI Jakarta angka kasus Covid-19 terus saja meningkat bahkan ketika PSBB telah diterapkan. Ke dua daerah ini bukti bahwa ketidakpatuhan publik berkorelasi pada peningkatan kasus.

Mengacu pada realitas diatasdibutuhkan penanganan khusus yang lebih tepat guna. Perlu ada upaya lebih tegas dari pemerintahuntuk mendisiplinkan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan publik dikenal pendekatan pragmatis yang berarti negara dengan sengaja melakukan tindakan koersif agar publik patuh pada protokol kesehatan karena takut disanksi.Dalam pandangan pragmatis ini, keberhasilan implementasi kebijakan publik dinilai dari manfaat praksis (Philipe Zitoun, 2014) yang dihasilkan yakni kepatuhan publik. Manfaat praksis tersebut dapat dilalui melalui ancaman berupa denda, sanksi sosial dan  sanksi pidana (penjara). Tujuanya agar tercipta rasa takut di masyarakat sehingga tidak melanggar misalnya aturan physical distancing dalam fase new normal.

Ketegasan seperti itu yang paling dibutuhkan saat ini. Pemerintah berhadapan dengan karakter masyarakat Indonesia  yang oleh Mohtar Loebis dalam puisinya di Taman Ismail Marzuki 1977 digambarkan memiliki sifat enggan bertanggungjawab. Gambaranya terlihat jelas dari ketidakpatuhan yang berarti tidak ada semangat menjaga kesehatan nasional demi kepentingan bersama.

Hal tersebut menjadi bumerang ketika terjadi dalam situasi krisis seperti ini. Sebab itu pemerintah perlu meningkatkan koersifitas kebijakan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas. Ketika himbauan (persuasif) tidak optimal maka sanksi administratif (denda), sanksi sosial dan sanksi pidana (dalam titik ekstrem) perlu sangat ditingkatkan.

Kita bisa refleksi dari kegagalan PSBB di banyak tempat karena minimnya sanksi tegas sehingga pelanggaran masyarakat semakin menjadi-jadi. Pola seperti itu harus dihentikan di fase new normal dengan cara menerapkan sanksi yang lebih tegas dan keras. Sebab itupelibatan 340 ribu personel TNI dan Polri untuk mengawasi jalanya new normaladalah langkah positif.Diharapkan peningakatan aparat keamanan di ruang-ruang publik sebagai salah satu pusat keramaian dapat menidisiplinkan masyarakat. Tentu saja ketegasan tersebut tetap  berpegang teguh pada nilai-nilai kemanuisiaan dan menjadi pilihan terakhir ketika pendekatan persuasif tidak berhasil. (*)

Oleh :Iradhad Taqwa Sihidi -Dosen Ilmu Pemerintahan UMM Malang

Editor : Redaksi
Penulis : Opini