Kasus Kekerasan Terhadap Anak Masih Tinggi | Malang Post

Sabtu, 16 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Selasa, 15 Okt 2019, dibaca : 315 , aim, sisca

MALANG – Angka kekerasan pada anak di Kota Malang masih cukup tinggi.  2018 lalu, tercatat 86 kasus kekerasan pada anak terjadi di Kota Malang. Fakta  ini menjadi perhatian serius Pemkot Malang untuk mengurangi angka kekerasan pada anak, sekaligus mewujudkan lebih baik predikat Kota Layak Anak di masa mendatang.
Dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Rangka Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan sebagai Bentuk Perwujudkan Kota Malang Layak Anak, di Hotel Savana ,  Pejabat Fungsional Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Eny Hartuti menjelaskan, data kekerasan pada anak di Kota Malang tahun 2018. Yang harus menjadi perhatian pemda.
“Di Kota Malang memang tidak sebanyak daerah lain kasusnya. Hanya tahun lalu kekerasan psikis pada anak ada 38 kasus,” tegas Eny menjelaskan.
Selain kekerasan psikis, terdapat 21 kasus kekerasan fisik, 13 kasus kekerasan seksual dan juga 6 kasus penelantaran terjadi di Kota Malang. Angka ini memang terbilang kecil jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Sidoarjo dengan 213 kasus, dan Kota Surabaya dengan 116 kasus.
Inilah mengapa Kota Malang menjadi salah satu daerah yang harus menerapkan semua indikator mewujudkan Kota Layak Anak dengan segera. Kasus itu masih bisa ditekan dan diperkecil lagi angkanya.
Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan, Kabupaten/Kota harus memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak.
“Kita setiap tahun punya evaluasi Kota Layak Anak. Kota Malang sejak 2017 – 2019 masih di predikat Madya. Harus dinaikkan ke level lebih tinggi. Caranya memenuhi semua indikator dan komit perencanaan detail dan sinergi,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko pun menegaskan keseriusan Kota Malang meningkatkan kesejahteraan anak.  Dalam perencanaan akan dimantapkan sesuai indikator-indikator layak anak yang ditetapkan pemerintah.
Seperti diketahui pengembangan Kota Layak Anak harus dilakukan dengan penguatan kelembagaan kota layak anak, serta pemenuhan 5 klaster hak anak yang diperinci dalam 24 indikator layak anak. Lima klaster tersebut adalah, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta hak perlindungan khusus.
“Dari 5 hak itu dijabarkan menjadi 24 indikator Kota Layak Anak yang nantinya akan menjadi penilaian dari pemerintah,” tegasnya. (ica/aim)



Loading...