Kalkulasi Politik wakil bupati Malang | Malang Post

Sabtu, 16 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 22 Sep 2019, dibaca : 1029 , vandri, agung

PENGISIAN jabatan wakil bupati (wabup) Malang jadi dilema politik. Antara meringankan tugas bupati ataukah jadi lawan baru di tahun politik. Namun untuk saat ini dianggap jabatan wabup justru mengamankan posisi Bupati Malang Drs. H.M Sanusi. Yakni sebagai penengah antara Sanusi dengan Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono. Sebab Didik sudah mendaftar bupati melalui PDI Perjuangan.

Koordinator Badan Pekerja LSM Pro-Desa Kabupaten Malang, Ahmad Kusaeri, menilai keberadaan wakil bupati (wabup), sebagai pendamping Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, sangat penting. Kusaeri berharap secepatnya kekosongan wabup segera terisi.
Alasannya supaya bisa menjadi penengah antara Sanusi dengan Sekda Kabupaten Malang,  Didik Budi Muljono. Sebab dua pejabat utama itu sama-sama akan maju dalam pemilihan bupati Malang tahun depan.
"Saya menilai, kalau tidak ada wabup justru malah lebih rumit. Namun ketika ada wabup, tidak akan rumit di dalam Pemerintahan Kabupaten Malang," ungkap Ahmad Kusaeri.
Menurutnya, keberadaan wabup akan menjadi penengah antara sekda dengan Bupati Malang. Sebab, saat ini Didik dan Sanusi, bagaikan carik dan kades yang sama-sama mau mencalonkan diri sebagai kepala desa (kades). Sehingga, rivalitas yang terjadi itu, akan membuat keduanya berjalan sendiri karena kepentingan politiknya masing-masing.
"Tetapi, ketika ada wabup akan ada penengahnya. Maksudnya, ketika bupati dan sekda tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, maka wabup akan bisa menjalankan. Sehingga bukan malah menjadi duri dalam daging," tegas Kusaeri.
Lebih lanjut, keberadaan wabup pastinya juga akan meringankan beban Bupati Malang dan menjalankan roda pemerintahan. Karena sebenarnya ada wabup saja masih ada ketimpangan dan kedodoran lantaran luas wilayah Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan.
"Kalau hanya single (bupati saja, red), malah akan kedodoran. Belum lagi ditambah dengan ketidaksinkronisasi pendapat, karena perbedaan kendaraan politik. Sehingga membuat pemerintahan tidak bisa berjalan semestinya karena kepentingan masing-masing," jelasnya.
Dikatakan Kusaeri, majunya sekda dalam bursa pencalonan Pilkada 2020, sudah menjadikan rivalitas antara Didik dengan Sanusi. Dan rivalitas tersebut jelas akan berpotensi ketidaksinkronisasi antara keduanya.
"Misalnya tentang Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekda. Dimana urusan pertimbangan jabatan dalam Pemkab Malang tidak sinkronisasi. Sehingga kami khawatir setiap persoalan yang terjadi, tidak akan mendapat titik temu karena rivalitas tersebut," bebernya.
"Karena itulah, saya berharap ada wabup secepatnya. Baik itu nanti membantu tugas dan kerja Bupati, tetapi juga sebagai penengah rivalitas Bupati dan Sekda," sambungnya.

Aman Jika Bupati Pandai Berpolitik
Mengangkat wabup bukan sekadar memenuhi jabatan kosong. Harus berhitung atau ada kalkulasi politik. Pasalnya kalau Sanusi tak jeli, bisa saja menggerogoti kekuasannya di tahun politik.
Pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari PhD mengatakan usulan wabup Malang ranahnya partai pengusung. ”Perlu ditekankan adalah negosiasi antarpartai pengusung itu. Sekarang bolanya ada di partai pengusung,” katanya.
Wawan menyebutkan jabatan wabup satu paket dengan Bupati Malang. Keberadaan wabup untuk meringangkan tugas bupati. Terlebih, Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk hampir mencapai 3 juta jiwa.
Saat ini Kabupaten Malang mulai memasuki tahun politik. Sebab tahapan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 sudah dimulai sekarang. Soal kondisi ini, menurut Wawan, tidak ada masalah. Termasuk jika yang diusulkan adalah politikus.
Menurut dia, wakil memiliki kewenangan terbatas  dengan ruang gerak terbatas juga.”Potensi memang ada. Tapi tidak perlu kawatir, karena dalam pemerintahan,  manajernya  atau pucuk pimpinan itu tetap kepala daerah,” jelasnya.
Wawan mengistilahkan kewenangan wakil bupati terbatas karena menghadiri kegiatan jika kepala daerah sesuai penugasan lantaran bupati tidak bisa hadir. Saat tahun politik, maka kepala daerah akan memberikan tugas kepada wakilnya dengan agenda-agenda yang tidak memiliki basis massa.
”Contohnya yang bisa dihadiri wakil itu adalah datang di rapat. Sementara untuk undangan yang menghadirkan massa, umumnya didatangi sendiri oleh kepala saerah. Itu jika saat musim politik,’’ tambahnya.
Sanusi menurut Wawan berpengalaman sebagai wakil. Sehingga saat mantan Ketua PKB Kabupaten Malang itu memiliki pendamping, maka berpotensi melakukan hal yang sama. ”Bisa jadi. Beliau akan melakukan hal yang sama dengan yang pernah dirasakan dulu,’’ urainya.
Apakah wabup bisa menggerogoti kekuasaan kepala daerah? Wawan mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Namun demikian, menurut dia sulit terjadi jika jika kepala daerah jeli, dan piawai dalam berpolitik. Sebagai kepala daerah, Sanusi harus piawai dalam menjalankan roda pemerintahan.
Seiring dengan jabatan wabup, lanjut Wawan paling aman adalah yang diusulkan bukan dari kalangan politisi, dan tidak memiliki popularitas tinggi. ”Kalau Bupati andil dalam pengusulan, ya bisa  jadi memilih tokoh yang tidak terkenal. Tapi kan ini kewenangan partai. Kepala daerah tidak ikut apa-apa,’’ ungkapnya.
Bahkan wabup bisa saja menjadi ancaman. Ini bisa terjadi jika wabup punya kecendrungan mendongkrak popularitas. Sepanjang modalnya ada, mendongkrak popularitas itu mudah dilakukan.
“Tapi sebelum itu terjadi, kepala daerah harus betul-betul jeli. Naluri politik kepala daerah  harus dimainkan saat dia memiliki pendamping. Terlebih saat masa Pilkada, dan kepala daerah tersebut akan ikut dalam kontestasi,’’ urainya. (agp/ira/van)



Loading...