Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda!

Jumat, 18 Oktober 2019

Jumat, 20 Sep 2019, dibaca : 204 , udi, dtk

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan.
"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9) kemarin.
Jokowi mengaku telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah ke DPR. "Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," tuturnya.
Jokowi berharap DPR punya sikap yang sama dengan pemerintah soal pembahasan RUU KUHP ini.
"Saya harap DPR juga punya sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR periode selanjutnya," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta Yasonna kembali mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat terkait RUU KUHP. "Saya perintahkan Menkum HAM kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan sempurnakan RUU KUHP yang ada," pungkasnya.
Fraksi koalisi pemerintah di DPR langsung mengamini. Untuk kesekian kali, Indonesia gagal membuat produk KUHP sendiri, dan masih memakai hukum penjajah Belanda.
"Tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan presiden," kata Ketua Fraksi PPP DPR Arsul Sani kepada wartawan di kompleks DPR. Rencana mengubah RUU KUHP sudah didengungkan oleh Presiden Soekarno. Rancangan itu berkali-kali diwacanakan tetapi selalu buntu. (dtc/aim)



Loading...