Jihad Edukasi Menyelamatkan Permata Hati | Malang Post

Minggu, 08 Desember 2019 Malang Post

  Follow Us


Senin, 18 Nov 2019, dibaca : 525 , mp, opini

Perang atau jihad terhadap narkoba tidak sebatas mengandalkan norma yuridis, apalagi jika yang jadi penyalahguna adalah anak-anak (permata hati). “Memerangi” mereka dengan norma yuridis ibarat menembak semut dengan rudal, bisa punah dan musnahlah semuanya. Yang benar, menggalakkan jihad edukasi, pasalnya mereka secara umum masih berstatus sebagai subyek pendidikan.
Saat ini, yang terbaca, bahwa anak-anak itu sebatas jadi korban para bandar, produsen, atau distributor. Kalau sekarang lagi trend mereka dijadikan distributor, maka oleh para sindikat, mereka diposisikan sebagai bagian dari jalur target yang menguntungkan.
Mereka itu jadi distributor karena tidak paham kalau yang dilakukannya bisa mengantarkannya ke hukuman yang memberatkan. Mereka sekadar ingin mendapatkan beberapa ribu rupiah dan kesenangan bisa menjadi pengguna zat-zat adiktif yang diidentikkan dengan bereksperimen ganti-ganti “permen”.
Mereka itu telah menjadi korban dari jutaan korban akibat pengedaran narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini tidak kurang 4 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Lebih dari 20% penyalahguna adalah pelajar dan mahasiswa.
Itu baru jumlah yang terdeteksi. Kalau dikalkulasi dengan pendekatan teori gunung es, maka jumlah itu masihlah yang tampak di permukaan, sementara yang riil bisa berkali-kali lipat.
Fenomena itu jelas terbaca mengerikan. Betapa tidak, jika jumlahnya sampai berlibpat-lipat, berarti di Indonesia ini sudah lebih dari 10 juta orang yang terseret jadi penyalahguna narkoba.
Faktanya selama ini, bahwa masih terdapat dualisme pemahaman aparat terhadap posisi pengguna, yakni antara pelaku dan korban. Ada korban yang diposisikan atau dikondisikan sebagai pelaku, sementara ada pelaku yang dipersepsikan dan bahkan direkayasa sebagai korban.
Pola pemahaman dan penempatan yang berbeda itu dapat mempengaruhi penanganan para pengguna obat-obatan terlarang itu secara benar dan bertanggunjawab.
Perbedaan pemahaman dan penyikapan tentang posisi pengguna narkotika diperngaruhi pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.  Misalnya dalam pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Kalau secara yuridis, posisi penyidik, baik yang berasal dari jalur BNN maupun kepolisian, sangat menentukan kehidupan anak, bukan hanya soal nantinya mendapatkan vonis sanksi hukuman atau rehabilitasi, maupun terbentuknya kepribadiannya di masa-masa mendatang.
Dalam Pada Pasal 127 Ayat 1 disebutkan, setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
Adapun dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Anak-anak Indonesia, apalagi yang masih berusia belasan tahun, sebaiknya tidaklah bisa menggunakan norma yuridis yang represip. Mereka wajib diberikan kesempatan untuk mendisain ulang dirinya, sehingga model penerapan hukum  yang berbasis humanitas atau memartabatkannya sebagai “manusia” dapat berlaku untuknya.
Hingga kini, jumlah pengguna narkotika yang direhabilitasi baru sekitar 20 ribu orang dari 4 juta pengguna di Indonesia. BNN dengan empat rumah sakit hanya mampu merehabilitasi 2.000 orang, sedangkan swasta merehabilitasi 16.000 orang.
Itu menunjukkan, bahwa permata  hati kita yang bisa diselamatkan hanya sedikit sekali. Kita faktanya tidak banyak memiliki fasilitas yang memadai untuk kepentingan anak-anak negeri.  Kita lebih tergiur mengurus “pembangunan” lainnya dengan biaya sangat tinggi atau “melangit” dibandingkan memikirkan gerakan menyelamatkanya.
Mereka sampai terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkoba bukan semata salah mereka, namun akar penyebab fundamentalnya adalah kesalahan negara dan keluarga, sehingga mereka wajib dipikirkan secara serius masa depannya.
Di samping negara secepatnya menambah sejumlah rumah sakit atau sarana rumah sakit, juga upaya pendekonstruksian akar meluasnya bisnis narkoba wajib digalakkan.  Untuk melakukan hal ini, jihad dalam bentuk prevensi edukasi tentang bahaya narkoba atau zat-zat adiktif dengan “progresifitasnya” wajib dilakukan.
Berapapun banyaknya terpidana mati dalam kasus narkoba dieksekusi mati oleh regu tembak, jika lobang-lobang menganga yang memberikan peluang berdirinya pabrik narkoba dan jalur perdagangan inernasionalnya  tidak bisa diatasi, maka  permata hati kita akan terus menerus dijadikan sebagai distributor.
Ketika mereka sudah dijadikan distributor, identik apa yang diperbuatnya adalah tidak semata memperluas dan bahkan “membumikan” gaya hidup hedonisasi di kalangan teman-temannya, tetapi juga secara tidak langsung mendisain dirinya sendiri sebagai mesin pembunuh yang mengerikan.
Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1945 bernama Gabriela Mistral pernah berpesan “banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan  mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan anak kita, tidak bisa ditunda. Pada saat ini, tulang-belulangnya sedang dibentuk, darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. Kepadanya kita tidak bisa berkata “esok”. Namanya adalah “kini”
Pesan tersebut selayaknya dijadikan bahan refleksi, bahwa negara diingatkan tentang realitas permata hati bangsa ini yang sedang  terancam dimusnahkan oleh sindikat global hingga sindikat bertameng hukum. Negara tidak boleh sebatas aktif menembak mati, tetapi juga wajib bertindak sangat keras ketika banyak elemennya terjerumus jadi bagian dari pebisnis narkoba, disamping menggalakkan ”pencerahan edukasi” tentang ”progresifitas” narkoba di dunia.
Senyampang kita belum benar-benar mengalami krisis regerenari berkualitas unggul, saatnya negara bergerak cepat ke seluruh lorong-lorong untuk membabat berbagai penyakit perilaku yang membuat para bandar, produsen, atau distributor kakap makin berani mengeksploitasi mereka (anak-anak) menjadi distributor yang di lingkungan pergaulannya.(*)

Oleh: Susani Triwahyuningsih
Rektor Universitas Merdeka Ponorogo



Loading...