Jangan Mobilisasi ASN dan Pejabat

Jumat, 18 Oktober 2019

Minggu, 08 Sep 2019, dibaca : 1020 , Vandri, Agung

Bakal majunya Sanusi dan Didik Budi Muljono dalam Pilkada 2020 nanti, mendapat tanggapan dari partai politik (parpol). Salah satunya datang dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Chusni Mubarok. Dia berharap ketika memang maju sebagai calon Bupati Malang, dua pimpinan birokrasi ini tidak menyeret ASN ataupun pejabat di lingkungan Pemkab Malang, untuk ikut dalam politik praktis.
"ASN dan pejabat di lingkup Pemkab Malang, harus netral sesuai aturan. Mulai dari kades, camat ataupun kepala dinas. Jangan korbankan kepentingan Kabupaten Malang, menjadi kepentingan pribadi," tegas Chusni Mubarok kepada Malang Post.
"Kalau memang punya hak memilih, silahkan memilih sesuai aturan. Tetapi jangan sampai terseret politik praktis. Apalagi sampai merusak sistem pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.
Karenanya, supaya tidak saling menjegal serta kubu-kubuan di lingkungan birokrasi, Chusni meminta pihak penyelenggara pemilu cermat. Termasuk Bawaslu.
"Saya yakin mereka (Sanusi dan Didik, red) memiliki kekuatan politik masing-masing. Sehingga jangan menyeret atau membuat gerbong ASN dan pejabat, masuk dalam kepentingan politik," harapnya.
Karenanya, secara tegas Gerindra berharap ASN atau semua pejabat  tetap pada tupoksinya masing-masing. Jangan sampai energi untuk pelayanan kepada masyarakat habis untuk dukung mendukung politik praktis. Sebab masih banyak tugas dan tanggungjawab pelayanan yang harus dituntaskan.
Lebih lanjut, Chusni mengatakan, majunya Didik Budi Muljono dan Sanusi memang akan membuat Pilkada 2020 semakin memanas. Namun, pertarungan dalam Pilkada nanti diharapkan ada kompetisi yang konstruktif.
Artinya tidak memotret pertarungan antara atasan dengan bawahan. Tetapi pertarungan dua putra terbaik Kabupaten Malang, supaya masyarakat memiliki pimpinan yang terbaik. Apakah dengan majunya Sanusi serta Didik, akan menjadikan birokrasi di Pemkab Malang ini akan tersendat? Chusni mengatakan bahwa di birokrasi, pasti ada sistem yang tidak tergantung pada seseorang. Bukan berarti hilangnya satu atau dua orang akan membuat sistem pelayanan berhenti.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo, juga menyatakan yang sama. Ia berharap ASN dan pejabat menjaga netralitas. Termasuk Sanusi dan Didik  diingatkan menjaga netralitas ASN.  
"Sebab kalau ASN dan pejabat baik kadis, camat atau kades terlibat politik praktis, maka semua program Pemkab Malang akan tersendat dan amburadul. Karena program yang berjalan adalah program Pemkab Malang bukan calon," terang Kusmantoro Widodo.
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2014 - 2019 ini mengatakan bahwa majunya Sanusi ataupun Didik tidak akan menghambat jalannya birokrasi. Sebab pelaksanaan semua program ada di masing-masing dinas. Hanya saja, setiap program yang akan dilaksanakan tidak boleh dijadikan sebagai ajang pencitraan.
Widodo menambahkan, bahwa majunya Didik dan Sanusi dalam Pilkada 2020 nanti, karena memiliki hak untuk mencalonkan. Tetapi tentu melalui proses yang harus ditaati.
"Misalnya Pak Didik, yang saat ini menjabat sekda, ketika ditetapkan sebagai calon, maka harus mengundurkan diri atau pensiun. Didik ataupun Sanusi, sama-sama memiliki peluang. Tetapi mereka harus siap kalah dan menang," tandasnya.(agp/van)



Minggu, 06 Okt 2019

Menunggu Bukti Atasi Banjir

Loading...