Hanif Dhakiri Yakin Bisa Bereskan Tugas Imam Nahrawi

Selasa, 15 Oktober 2019

Sabtu, 21 Sep 2019, dibaca : 585 , udi, dtk

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri percaya diri alias pede bisa menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Imam Nahrawi. Pasalnya, ia mengatakan tugas rangkap jabatan hanya tinggal sebulan sebelum pemerintahan Kabinet Kerja selesai pada Oktober 2019.
"Soal tanggung jawab saya kira tidak ada masalah, karena waktunya kan hanya sebulan. Saya sudah pernah menjadi Menpora ad interim saat Pak Imam berdinas ke luar negeri. Jadi sudah biasa," ujar Hanif, Sabtu (21/9).
Kendati hanya sebulan, namun Hanif menyatakan bakal menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, Hanif enggan merinci program kerja apa yang sekiranya akan menjadi fokus utamanya di sisa akhir pemerintahan Kabinet Kerja di lingkungan Kemenpora.
Ia hanya menekankan, bahwa tugasnya sekadar mengawal penyelesaian program yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Imam. "Lagian, saya juga percaya kinerja Kemenpora di bawah kepemimpinan Pak Imam Nahrawi sudah bagus," imbuhnya.
Di sisi lain, ia turut memberi ungkapan solidaritas kepada Imam selaku rekan menteri sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas kasus korupsi yang menjeratnya. "Pak Imam adalah sahabat saya, beliau orang baik, berprestasi, dan banyak pengabdian untuk masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Jokowi sudah menandatangani keputusan presiden (Kepres) pemberhentian Imam dan mengangkat Hanif sebagai pengganti.
"Sudah menandatangani kepres pemberhentian Imam Nahrawi dan mengangkat saudara Hanif Dhakiri sebagai Plt menteri pemuda dan olahraga. Jadi Pak Hanif merangkap dalam sebulan terakhir ini. Selain sebagai Menaker tapi juga Menpora," kata Pratikno.
Pratikno mengakui bahwa pengangkatan Hanif menggantikan Imam sudah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya karena kursi Menpora adalah jatah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Ya (karena jatah PKB)," ujarnya.
KPK telah menetapkan Imam sebagai tersangka karena diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk comitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Uang itu diterima secara bertahap yakni sebesar Rp14,7 miliar dalam rentang waktu 2014-2018 melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini. Imam juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018. (cnn/det/udi)



Loading...