Golkas Ajukan Empat Nama Kursi Pimpinan Dewan

Jumat, 18 Oktober 2019

Minggu, 08 Sep 2019, dibaca : 972 , udi, ira

MALANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Malang mengusulkan empat nama calon untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Yakni Sudarman, S.Pd, Miskat, SH. MH, Ir. Sudjono,MP, dan Ahmad Fauzan, SH. Empat orang ini diusulkan, lantaran dinilai mumpuni dalam memimpin organisasi. Terlebih, empat orang tersebut memiliki sepak terjang politik yang lebih dibandingkan yang lain.
"Begitu kami mendapatkan surat dari Pimpinan Sementara DPRD Jatim, kami langsung bersurat ke DPP. Surat yang kami usulkan tersebut berisi empat nama," katanya.
Sudarman mengatakan, siapa yang akan menduduki sebagai pimpinan DPRD Kabupaten, keputusannya ada di DPP Golkar. "Daerah bisanya mengusulkan. Tapi siapa yang terpilih, pusat yang menentukan," tambahnya.
Sudarman belum dapat memastikan kapan surat rekom dari DPP, terkait kedudukan di kursi pimpinan turun. Tapi yang jelas, begitu surat turun, pihaknya langsung berkoordinasi dengan sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
Sebelumnnya, dari empat kursi pimpinan, hanya satu parpol yang sudah menyetorkan nama kadernya untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menunjuk Ir Kholiq sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Sedangkan tiga parpol lainnya belum mengusulkan.
Sembari menuggu usulan dari DPC masing-masing parpol, saat ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang sedang menyusun pembentukan komisi. Pembentukan komisi itu berdasarkan usulan dari fraksi-fraksi yang sudah terbentuk sebelumnya. "Masing-masing fraksi akan mengusulkan nama-nama untuk masuk ke komisi. Ada empat komisi di DPRD Kabupaten Malang," ujar Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang.
Selain pembentukan komisi, seluruh anggota. Fraksi juga melakukan rembug untuk jabatan Badan Kehormatan dan Banleg. "Ada dua lagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang harus dibentuk. Yaitu Badan Anggaran (Banggar) juga Badan Musyarah. Tapi dua jabatan ini akan dijabat Ketua DPRD sebagai ketuanya," ungkapnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan juga menyebutkan, setelah AKD terbentuk, maka seluruh anggota DPRD akan rapat penetapan. "Setelah pimpinan definitif dan AKD ditetapkan, baru menggelar rapat paripurna membahas tentang tata tertib anggota dewan dan kode etik," ucap bapak dua anak ini.
Alumni Universitas Brawijaya Malang ini berharap pimpinan definitif dan AKD segera ditetapkan. Karena jika lambat, maka akan mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten Malang. Apalagi sekarang sudah masuk September, dan sudah waktunya eksekutif serta legeslatif melakukan pembahasan RAPBD 2020. "Kalau tidak segera terbentuk, kami khawatirkan pembahasan RAPBD, bisa terlambat," tandasnya. (ira/udi)



Selasa, 15 Okt 2019

PAN Pilih Diluar Kabinet

Loading...