Dibalik Kotroversi Disertasi Zina

Rabu, 16 Oktober 2019

Sabtu, 14 Sep 2019, dibaca : 729 , mp, tamu

Ketika masih kuliah di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 80-an, ada seorang dosen yang setiap memberi kuliah menurut saya aneh. Kebiasaannya mengawali kuliah dengan meminta mahasiswa membuat definisi tentang suatu benda. Menurutku kebiasaan itu agak di luar konteks mata kuliah yang diampu. Mengapa? Pasalnya, Beliau adalah pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Tata Negara yang waktu itu bagi kebanyakan mahasiswa sangat terkenal, tidak saja sangat sulit lulusnya tetapi juga, mahal dari segi pemberian nilai.  Kebiasaannya, mengawali kuliah dengan menyuruh membuat definisi tentang suatu itu, menurutku jelas tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang akan dilangsungkan. Tetapi, gaya mengajar dan joke-joke beliau yang selalu segar serta kelucuan-kelucuan definisi yang disampaikan teman-teman, membuat suasana kuliah justru terasa ‘gayeng’.
Beliau itu tidak lain adalah K.H. Dr. Tholchah Mansoer, S.H. seorang ulama sekaligus Ahli Hukum Tatata Negara waktu itu. Sang ahli hukum ini konon  era orde baru ‘tidak populer’ di mata penguasa karena beliau sedikit ‘berseberangan’ dengan penguasa. Pendapat beliau itu  tertuang dalam disertasi yang telah dipertahankan dalam ujian doktor di Universitas Gajah Mada. Pendapat beliau itu tentu menjadi sangat kontroversial bila mengingat kekuasaan ‘rezim orba’ yang memang menginginkan Presiden Soeharto bisa terus terpilih sebagai presiden.
Itulah sebabnya selama menjalani dan menekuni dunia akademik beliau seperti harus ‘mendapat sanksi’ yang sangat lama,  yaitu tidak segera mendapat ‘beselit’ sebagai guru besar. Suatu gelar yang menurut saya waktu itu mestinya segera disandang untuk ukuran seorang ‘aktivis’ dan relatif banyak menulis buku serta dosen yang bergelar doktor seperti beliau yang waktu itu masih relatif langka. Apalagi, untuk spesialisasi Ilmu Hukum Tata Negara. Konon gelar guru besar baru beliau terima beberapa waktu menjelang beliau wafat. Itupun setelah beberapa tahun beliau bersama K.H. Achmad Sidiq ‘mengarsiteki’ NU dalam menerima  “Asas Tunggal Pancasila”  sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada muktamar NU ke-27 di Situbondo Jawa Timur.
Mengingat sekelumit cerita di atas tentu kita ingat, bahwa minggu-minggu ini dunia akademik mengalamai kegaduhan ‘luar biasa’, yaitu ketika ada sebuah disertasi yang juga dianggap kontroversial oleh sebagian besar masyarakat, khususnya umat Islam. Dan, yang manarik disertasi kontroversial itu sama-sama lahir di Yogyakarta, sebuah kota yang memang secara historis menjadi sumber utama kelahiran para intelektual di tanah air. Bedanya, yang pertama bersinggungan dengan penguasa sedangkan yang terakhir dengan ummat mayoritas di negeri ini.  Yang terakhir ini agaknya lebih seru dan lebih cepat viral karena pengaruh teknologi dan tidak saja menyangkut ummat Islam tetapi juga hukum positif yang ada.
    Kontroversi yang ditangkap masyarakat adalah pendapat promovendus yang viral bahwa ada dimungkinkan ‘halal’ hubungan seks tanpa melalui perkawinan. Singkat cerita disertasi tersebut dipahami oleh sebgian masyarakat sebagai disertasi yang ‘melegalkan zina’. Padahal, zina merupakan salah satu dosa besar.  Ironisnya, justru promovendus diluluskan dengan predikat “sangat memuaskan”. Apapun alasannya ‘temuan ilmiyah’ Abdul Aziz sang doktor itu membuat kemarahan masyarakat umum. Tidak tanggung-tanggung lembaga keagamaan tertinggi di negeri inipun sampai ‘ikut marah’.
Belakangan kemarahan sebagian besar umat  tidak saja tertuju kepada pemilik disertasi, tetapi juga kepada lembaga yang meluluskan. Sejumlah tudingan miring dan negatifpun dialamatkan kepada Perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia ini. Malah ada sebagian pendapat bahwa disertasi itu lolos memang akibat adanya stigma selama ini, bahwa UIN Yogya merupakan PT Islam sarang ilmuwan beraliran liberal.
    Dari sisi akademik sebenarnya, kita tidak perlu khawatir dengan hasil kajian tersebut. Mengapa? Hasil kajian tersebut pasti tidak bermaksud menghalalkan zina. Kalau penulis disertasi itu ditanya tentang hukum zina, pastilah mengatakan “haram” dan dilarang agama. Persoalannya, menurut teori yang dikemukakan sang doktor--dan itu sebenarnya mengacu pendapat pakar dari Syiria Muhammad Syahrur--hubungan seks yang dimaksud bukan termasuk zina. Kalaupun masyarakat menilai setiap hubungan seks non marital sebagai zina  dan menurut teori sang doktor dengan cara tertentu bukan zina. Perbedaan jelas karena perbedaan dalam hal “mendefinisikan” zina.
Beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung juga pernah membuat kontroversi ini dengan menyebut “ kitab suci fiksi”. Ada definisi yang berbeda mengenai  “fiksi” yang difahami Gerung, di satu pihak, dan arti “fiksi” menurut  satu pemikiran di pihak lain, dalam hal ini menurut pemikiran  mainstream ( sebut saja : KBBI ). Kontroversi materi disertasi tersebut, menurut saya, sudah masuk ranah khilafiyah akibat perbedaan memahami teks-teks dalil primer dari kitab suci.
Dalam kitab-kitab fikih perbedaan pendapat ulama yang demikian memang sudah biasa terjadi, baik lintas madzhab maupun internal madzhab. Dalil boleh sama tetapi out put hukum yang dilahirkan bisa berbeda. Bahkan, perbedaan itu terkadang sangat antagonis. Mahasiswa yang pernah belajar di fakultas syari’ah tahu betul hal itu.  Itulah sebabnya, dalam tataran implementasi, diperlukan campur tangan negara. Campur tangan negara adalah dalam bentuk legislasi.
    Kini pemilik disertasi telah ‘menuruti’ kemauan masyarakat dan para penguji untuk merevisi disertasinya. “Pertimbangan etika dan norma publik menjadi common sense masyarakat Indonesia sehingga disertasi harus direvisi,” kata Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi Hasan di kampus setempat, Selasa, 3 September 2019 sebagaimana dikutip oleh Tempo.co. Akan tetapi, sebenarnya di balik kontaroversi tersebut sedikit  tercium aroma tertentu yang patut kita waspadai. Jangan-jangan kegaduhan akademik ini juga muncul karena faktor-faktor primordial. Ada pihak yang selama ini tidak suka dengan keberadaan UIN Yogya ikut ‘membonceng’ dan berikut ‘ngompori’ umat sehingga kontroversi disertasi ini kian hari kian membahana.
Kita juga tahu, beberapa putra terbaik yang dengan status dosen aktif dari kampus ini  saat ini menduduki posisi-posisi strategis di salah satu kementrian. Di tataran da’i siapa yang tidak kenal dengan “Duo Gus” nyentrik : Gus Muwafiq dan Gus Miftah yang keduanya pernah ‘nyantri’ di kampus itu. Kita tahu dua da’i ini termasuk yang getol mengkampanyekan “Islam Nusantara” yang oleh kalangan tertentu juga dianggap kontroversial. Dan, yang paling fenomenal adalah sosok Agus Maftuh Abegebrel sang Dubes Saudi Arabia. Dubes “santri sarjana” ini belakangan agak dituding oleh sekelompok orang menjadi perwakilan negara  melakukan ‘intrik’ dengan pemerintah setempat sehingga menyulitkan posisi salah satu tokoh Islam tertentu yang berakibat tidak dapat pulang ke tanah air sampai sekarang. Semoga tidak. Wallahu a’lam. (*)

Oleh : H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA/ Alumnus UIN Sunan Kalijaga)



Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Sabtu, 12 Okt 2019

Melanjutkan Cita-cita Habibie

Loading...