Cegah Niat Korupsi, Wakil Ketua KPK: Mulai dari Transparansi Anggaran | Malang Post

Sabtu, 18 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Minggu, 08 Des 2019,

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, pengusutan kasus korupsi saat ini memiliki tantangan klasik. Perbaikan birokrasi menjadi kuncinya. Hal ini tidak mudah karena birokrasi menyangkut pada sebuah sistem. Sistem tidak hanya satu dua orang saja tetapi keseluruhannya harus terintegrasi. Memerangi korupsi mutlak dilakukan sejak dari pikiran. Cegah niat korupsi, transparasi dalam anggaran.
Hal ini dijelaskannya saat mengunjungi Kota Malang dalam Sosialisasi tentang Program Pajak Online dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah Oleh Pemkot Malang dan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah 6 di Gedung Paripurna DPRD Kota Malang.
"Ini tantangan kami karena temuan kami di daerah menemukan tindakan korupsi dilakukan sistematis dengan perencanaan dilakukan oleh oknum pemerintah juga swasta dan lain sebagainya. Dan kerja kita juga tidak hanya penindakan, lebih baik itu melakukan pencegahannya," tegas Basaria.
Saat ini KPK tengah gencar melakukan program bagaimana daerah "dididik" untuk mandiri dalam pengawasan dan mengurangi tindak pidana korupsi di wilayahnya masing-masing. Yakni salah satunya meningkatkan PAD di daerah masing-masing.
Menurutnya ini tantangan di daerah. Karena kondisi dan situasi daerah berbeda-beda. Contohnya Kota Malang, menurut Basaria sudah memperlihatkan tren yang baik. Karena selain disebabkan adanya pengalaman pengusutan kasus korupsi oleh KPK di sini, Kota Malang sudah mulai melakukan tindakan-tindakan pencegahan sejak dini. Akan tetapi belum menyentuh pada strategi meningkatkan PAD.
"Karena jika PAD besar, segala yang ada di dalam daerah bisa disejahterakan dengan baik. Maka niatan korupsi bisa ditekan. Dan kunci korupsi bisa hilang adalah transparasi," pungkasnya.
Menambahkan Basaria menjelaskan unsur lain di daerah juga harus bekerjasama dengan baik untuk pemberantasan korupsi. Pasalnya selama ini apa yang menjadi urusan KPK ketika menindak sebenarnya bisa diselesaikan oleh penegak hukum di daerah. Intinya, selesai urusan atau proses hukumnya di daerah saja tidak harus sampai ditangani KPK.
"Jangan sampai malah petugas juga bermain. Ini contoh di daerah lain. Petugas pajak yang seharusnya menegakkan tugasnya sebagai pemungut pajak malah bermain dengan perusahaan soal potensi pajak," tegasnya,
Ia juga menegaskan hal-hal seperti ini sudah harus hilang. Karena korupsi dilakukan tidak hanya satu dua orang saja. Tetapi tersistem. Penegak hukum di daerah juga diimbau untuk jeli dan terus berkomitmen memberantas pelanggaran tindak korupsi. Di Kota Malang jangan lagi sampai terjadi hal yang serupa.(ica/ary)

Editor : Bagus
Penulis : Sisca






LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...