Undang-Undang Suara Adzan | Malang Post

Minggu, 08 Desember 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 06 Nov 2019, dibaca : 39663 , halim, imam

Gambar tangkapan layar yang berisi narasi bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang suara adzan beredar di media sosial. Gambar itu berasal dari akun Facebook Tanvan Sellow pada Jumat, 1 November 2019. Oleh akun tersebut, gambar itu dijadikan sebagai foto profil. Berikut narasi lengkap dalam gambar tangkapan layar yang diunggah akun Tanvan Sellow:
“Tadi malam, UU tentang suara azan telah disahkan. Dan barang siapa yg terganggu dgn suara azan, boleh melaporkan ke aparat terdekat. Dan pemerintah Jokowi akan bertindak tegas dengan pelanggaran UU. Yg bertanggung jawab atas suara azan yg keras adalah ustat atau pengurus masjid.”
Pada gambar tangkapan layar tersebut, terdapat pula potongan kliping koran yang memuat berita dengan judul "Kemenag akan Atur Volume Speaker Masjid". Sejak diunggah, gambar tangkapan layar itu telah dibagikan sebanyak 397 kali.
Setelah dilakukan penelusuran terkait kabar tersebut tidak ditemukan berita yang akurat. Penelusuran di Google dengan kata kunci 'Undang-Undang Suara Adzan' pun tidak ditemukan. Seperti diketahui publik, pernah beredar berita  pada Agustus 2018, mengenai aturan pengeras suara masjid. Perbincangan seputar pengeras suara masjid mengemuka setelah seorang wanita yang bernama Meiliana divonis penjara selama 1,5 tahun karena kasus penodaan agama. Meiliana pernah menyampaikan keberatannya kepada seorang tetangganya soal pengeras suara masjid yang terlalu kencang.
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 terkait "Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla", Kemenag meminta ketiga tempat ibadah tersebut merujuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Nomor Kep/D/101/1978.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Muhammad Amin, mengatakan aturan yang dibuat pada 1978 tersebut masih berlaku. "Hingga saat ini, belum ada perubahan," kata Amin seperti dikutip dari situs resmi Kemenag. Dalam laman tersebut, Kemenag bahkan mencantumkan tautan ke aturan soal pengeras suara di masjid.
Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, narasi bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah mengesahkan UU tentang suara azan adalah keliru. Saat ini, aturan yang dimiliki pemerintah adalah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengenai tuntunan pengeras suara masjid yang diterbitkan pada 1978.(imm/lim)



Minggu, 08 Des 2019

Kades Takut Kelola DD dan ADD

Loading...