Tindakan Korupsi Di Malang Raya Jalan Ditempat | Malang POST

Minggu, 23 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Tindakan Korupsi Di Malang Raya Jalan Ditempat

Sabtu, 07 Des 2019,

MALANG - Pegiat anti korupsi Malang Corruption Watch (MCW) Luthfi Jayadi Kurniawan menyebut bahwa kondisi Malang Raya terkait dengan tindak korupsi cenderung jalan ditempat. Menurutnya, pemerintah Malang Raya belum juga bersih dari beragam tindak korupsi.
“Malang Raya dalam spektrum pemerintahan ini stuck. Mungkin mereka ngerem untuk tidak melakukan praktik korupsi. Padahal yang kita butuhkan adalah perubahan sistem, bukan hanya ngerem,” tandas pria 49 tahun ini.
Jadi setelah peristiwa korupsi berjamaah di Kota Malang beberapa waktu lalu, aparatur negara di Malang Raya masih belum memberikan kemajuan dalam hal anti tindak korupsi. Hal tersebut bisa dilihat dari rancangan anggaran yang belum terpublikasi secara rinci. “Yang dipublikasikan itu hanya gelondongannya saja, bagaimana mereka merencanakan anggaran secara rinci masih belum dilakukan,” lanjut pri yang juga pendiri MCW ini.
Hal tersebut menandakan bahwa pemerintahan Malang Raya masih belum bisa melakukan transparansi anggaran, yang menjadi salah satu upaya utama dalam tindakan anti korupsi. Baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang, sampai dengan Kota Batu, semuanya dinilai masih belum bisa mewujudkan keterbukaan atau transparansi. “Seharusnya yang dilakukan adalah rancangan yang betul-betul terbuka, dan betul-betul mau melibatkan publik. Karena itu seharusnya tidak rahasia, kalau rahasia ya jangan jadi pejabat publik,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya menggelar data secara transparan. Seperti rancangan anggaran, penggunaannya berapa, pihak ketiga mana yang diajak kerja sama, sampai dengan sisa dari anggaraan yang telah digunakan. “Secara rinci publik dalam hal ini juga rakyat berhak untuk mengetahui. Karena rakyat ini setiap detik selama 24 jam membayar kontribusi ke pemerintah. Makanya pemerintah wajib memenuhi hak rakyat tersebut,”  jelasnya.
Lebih lanjut, sejauh ini pemerintah Malang Raya bahkan juga masih belum bisa menunjukkan data aset-aset yang dimilikinya. Seperti berapa banyak jumlah aset kendaraan dimiliki, sampai dengan biaya sewa gedung, atau biaya kebutuhan pemerintahan lainnya.
“Seperti , Kota Malang saja anggaran makan dan minum sampai Rp 10 miliar, itu mau makan apa ya. Seperti itu rakyat mana tahu. Kabupaten Malang juga tentang aset itu bagaimana, lalu Kota Batu yang sangat tertutup,” sebutnya.
Kemudian dijelaskan olehnya, bahwa pemerintahan Malang Raya membutuhkan sistem yang bisa menghalau tindak koprupsi dari segala aspek. Bukan sekadar formalitas untuk menghindari urusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Wali Kota Malang sempat mengeluarkan Perwal tentang pendidikan anti korupsi. Ya kalau Perwal saja bikinnya gampang, tapi ini tentang bagaimana membangun suatu sistem keterbukaan. Jadi sistemnya itu yang penting,” kata pria berkacamata ini.
Selain itu, menurutnya, berbagai modus justru muncul setelah berbagai peristiwa KPK yang melakukan operasi di Malang Raya. Meskipun kelihatannya mereka terlihat sudah berhati-hati, namun praktik korupsi masih saja terus terjadi. “Mereka sekarang sudah pintar, kalau mau apa-apa tidak perlu telpon lagi. Semuanya dilakukan dengan lebih rapi,” kata dia.
Sementara itu, selama berkecimpung di dunia perlawanan terhadap tindakan korupsi, Luthfi menyebut bahwa bukan sekali dua kali ia ditawari sesuatu, agar tidak mencampuri kasus-kasus korupsi. Mulai dari tanah, rumah, mobil, ruko sampai dengan uang tunai.
“Sampai dengan saat ini saya masih sering ditawari. Tapi Alhamdulillah sampai detik ini pun tidak ada niatan saya untuk tergiur, meskipun hanya sedikit,” pungkasnya. (asa/udi)

Editor : Mahmudi
Penulis : Inasa

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...