MalangPost - PARADOKS NEW NORMAL

Kamis, 16 Juli 2020

  Mengikuti :

PARADOKS NEW NORMAL

Selasa, 02 Jun 2020, Dibaca : 2268 Kali

Menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi memang merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Namun di lain sisi keselamatan warga negara juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Sebagai upaya laju percepatan ekonomi di masa pandemi ini pemerintah akan memberlakukan kebijakan kelaziman baru atau yang akrab disebut new normal. Meski kebijakan ini dikhawatirkan akan memperluas penyebaran Covid-19.

Era normal baru ditafsirkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai aktivitas kehidupan seperti biasanya namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan alasan pertimbangan sosial-ekonomi agar tetap berjalan. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih absurd dalam memahami new normal.

Kebijakan new normal tersebut terkesan ambigu dan bersifat paradoks. Pasalnya pemberlakuan PSBB baru saja diterapkan di beberapa daerah dan masih harus dievaluasi. Akan tetapi publik tiba-tiba dikagetkan dengan adanya wacana pemberlakuan new normal. Seolah-olah ikhtiar memutus rantai Covid-19 yang sejauh ini dilakukan masyarakat tidak ada artinya. Bahkan tidak sedikit yang menilai bahwa Indonesia terlalu tergesa-gesa untuk berdamai dengan Corona.

Jika kita lihat perkembangan mutakhir penyebaran virus Covid-19 di tanah air menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Pada tanggal 31 Mei 2020 saja Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyebut kasus positif Covid-19 naik 700 orang, sehingga total menjadi 26.473 orang. Belum lagi ditambah ODP dan PDP yang juga tidak kalah bahayannya.

Jawa Timur menjadi provinsi yang mengalami lonjakan paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa di Jawa Timur, kasus pasien positif bertambah 244 orang dan bertambah 24 orang yang meninggal dunia (31/5/20). Sehingga kini total terdapat 4.857 orang positif dan 396 orang telah meninggal selama pandemi ini melanda Jatim.

 

Mengkaji Ulang New Normal

Pemerintah khususnya Jawa Timur hendaknya mempertimbakan kembali upaya penerapan new normal ketika situasi Covid-19 kian bertambah. Logikanya ketika dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja angka penularan Covid-19 terus meningkat apalagi jika dilakukan pelonggaran berupa new normal. Bahkan tidak sedikit sejumlah pakar, ormas dan tenaga medis yang melayangkan kritik atas pemberlakukan kebijakan tersebut.

Seperti dr. Tompi, penyanyi sekaligus dokter tersohor tersebut turut berkomentar dalam akun twitternya (29/5). Dia mengomentari wacana pemberlakuan new normal di tengah pandemi Covid-19 ini. Tompi mengatakan kebijakan new normal dapat diterapkan manakala kasus yang positif sudah menurun bahkan sudah nol. Jika masih banyak yang terindikasi positif dan meninggal, menurut Tompi pemberlakuan tatanan hidup baru tersebut lebih baik ditunda.

Ketua IDI Jawa Timur DR. dr. Sutrisno, Sp.OG (K) juga mengkhawatirkan jika pemerintah melonggarkan PSBB demi mengejar new normal, lonjakan pasien yang positif akan semakin tak terkendali. Sehingga yang menjadi risikonya adalah tenaga kesehatan mudah terpapar dan tumbang. Padahal sejauh ini tenaga medis telah berjibaku untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi kemaslahatan bangsa.

Selain itu ormas Islam seperti Muhammadiyah juga menyoroti kebijakan new normal yang dinilai simpang siur dan membingungkan masyarakat. Hal ini lantaran pemerintah di lain sisi masih memberlakukan PSBB namun pada sisi yang lain pemerintah justru melakukan relaksasi dengan menerapkan new normal. Sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan aparat kepolisian.

Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pemberlakuan new normal menekankan agar pemerintah perlu menjelaskan kebijakan new normal kepada masyarakat secara detail. Sehingga tidak terjadi multi tafsir dan pandangan liar dari masyarakat mengenai kebijakan ini. Muhammadiyah memang cukup kritis dalam persoalan ini dan meminta agar pemerintah jauh mengutamakan keselamatan yang menyangkut jiwa masyarakat.

 

Awas Blunder

Setidaknya ada enam kriteria menurut WHO sebuah negara dapat melonggarkan pembatasan dan beralih ke new normal. Salah satu kriterianya adalah negara tersebut harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Apabila mengacu pada angka reproduksi (R0), kondisi yang dikatakan terkendali bila angka R0 di bawah. Menurut Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Prof Ridwan Amiruddin PhD saat ini, R0 di Indonesia berada di kisaran 2,2-3,58.

Sementara itu pemerintah sendiri telah membuat tiga indikator bagi wilayah-wilayah yang dikatakan siap menerapkan new normal. Tiga indikator yang dibuat pemerintah adalah tingkat penularan Corona di suatu wilayah atau reproductive number (RO), jumlah test atau surveillance dan kesiapan sistem kesehatan. Melihat data-data mutakhir Covid-19 di Indonesia dapat disimpulkan bahwa belum ada satu provinsi pun di Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberlakukan new normal.

Jika Indonesia ingin menerapkan new normal, negara seperti Jerman dan Singapura bisa menjadi parameternya. Menurut Eikman Pradiptajati Kusuma kedua negara tersebut bisa beralih ke new normal karena jumlah kasus keduanya sudah berada di single digit setiap harinya. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa untuk segera menerapkan new normal sebelum memenuhi beberapa kriteria di atas.

Kejadian di negara Korea Selatan setidaknya dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia jika tetap bersikukuh melakukan pelonggaran ketika situasi belum terkendalikan. Hal ini lantaran pasca negeri gingseng itu melakukan pelonggaran pembatasan sosial secara intensif justru kasusnya semakin meningkat dan mengalami gelombang kedua Covid-19. Hingga akhirnya pemerintah Korea Selatan harus meralat kembali kebijakannya dan menerapkan pembatasan sosial kembali. 

Maka penting bagi pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Beberapa negara di atas kiranya dapat dijadikan referensi agar pemerintah tidak blunder dalam membuat kebijakan. Kita semua tentu ingin situasi ini cepat pulih normal kembali seperti sediakala. Jangan sampai kemudian melonggarkan pembatasan justru berakibat fatal pada keselamatan masyarakat. Agar tidak ada pikiran liar yang berpandangan bahwa kehidupan masyarakat dikalahkan oleh kepentingan ekonomi.(*)

Oleh: M. Ibnu Rizal

(Mahasiswa FAI UMM, Pegiat di Peace Literacy Network Malang)

Editor : Redaksi
Penulis : Opini