Komunitas Driver Transportasi Online Audiensi ke Wali Kota Malang

Rabu, 03 Juni 2020

  Mengikuti :


Komunitas Driver Transportasi Online Audiensi ke Wali Kota Malang

Jumat, 22 Mei 2020, Dibaca : 1038 Kali

Driver transportasi online roda empat, Grab Car mengeluh ikut terdampak pandemi Covid-19, Jumat (22/5) lewat audiensi dengan Wali Kota Malang Sutiaji

MALANG - Pengemudi atau driver transportasi online yang tergabung dalam Komunitas Sahabat Grab dan Gojek mendatangi Balai Kota Malang, Jumat (22/5/2020) siang. Mereka melakukan audiensi dengan Wali Kota Malang Sutiaji membahas situasi sulit yang dihadapi komunitas pengemudi transportasi online di tengah pandemi Covid-19.  


"Ini (Covid-19) menjadi masa sulit bagi kami. Selain pendapatan yang menurun, kami dihadapkan pada angsuran yang tidak memberikan ruang keringanan. Apa yang dijanjikan dalam kebijakan rileksasi tidak kami dapatkan, justru semakin dipersulit. Info keringanan bunga atau kelonggaran angsuran, tidak terjadi di lapangan. Yang ada bunga justru ditambahkan, dan angsuran diminta dibayarkan di depan," ungkap M. Tahir Bugis, Juru Bicara Komunitas Sahabat Grab.


Ia menjelaskan kehadiran pihaknya beraudiensi dengan Pemkot Malang guna mendapat perlindungan dan fasilitasi agar permasalahan serta beban tersebut dapat terurai. Sekaligus mencari solusi terbaik.
Salah satu ruang yang diharapkan pihaknya bersentuhan dengan jasa keuangan yakni kelonggaran atas kewajiban kredit. Diakuinya, kebijakan rileksasi keuangan tersebut sudah ada akan tetapi ternyata tidak dirasakan sepenuhnya.


Menanggapi ini Wali Kota Malang Sutiaji sangat menyangkan fakta tersebut. Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi.
"Ini kebijakan Pusat, dan bersifat mengikat. Jadi kalau ada lembaga jasa keuangan, apakah itu lembaga leasing atau bank, yang tidak patuh, apalagi bermain-main yang justru membebani dan memperberat nasabah, maka patut diperingatkan dan diberi sanksi," papar Sutiaji didampingi Sekda Kota Malang Wasto dan Kadishub Handi Priyanto.


Sutiaji saat itu juga menghubungi OJK Malang untuk minta perhatian atas fakta di lapangan tersebut.
"Kenyataan di lapangan seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Ini saya minta kepada koordinator atau perwakilan komunitas untuk segera memberi data lengkap terkait mekanisme angsuran yang dinilai membebani,. Modusnya seperti apa dan tentu lembaganya mana saja. Bahan ini yang segera saya komunikasikan dan koordinasikan ke OJK, agar ada langkah penanganan segera," tambah Sutiaji.


Ia pun berupaya memfasilitasi dan menjembatani semaksimal mungkin. Otoritas ada pada OJK. Namun ia berpesan pula pada kondisi yang berat ini, jangan ada pihak yang bermain-main. Apalagi Pemerintah telah mem-back up lembaga keuangan terkait kebijakan rileksasi.
"Maka ketidakpatuhan dalam pelaksanaan patut disanksi tegas," pungkas alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. (ica/ley)

Editor : Stenly Rehardson
Penulis : Francisca Angelina