Jakarta Steril Demo Hingga Pelantikan Presiden | Malang Post

Sabtu, 16 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Selasa, 15 Okt 2019, dibaca : 195 , vandri, agung

JAKARTA - Polisi sterilkan Jakarta dari semua unjuk rasa mahasiswa sejak Selasa (15/10)  hari ini hingga pelantikan Presiden RI, Joko Widodo- Wapres Ma’ruf Amin, Minggu (20/10) mendatang. Menristekdikti M Nasir meminta mahasiswa tidak turun ke jalan menjelang pelantikan presiden.   
Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu akan dilakukan mulai hari ini hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden.
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok (hari ini) sudah diberlakukan sampai  20 Oktober," kata Gatot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10) kemarin. "Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," tambahnya.
Lebih lanjut, Gatot menyatakan langkah itu diperlukan sebagai bentuk diskresi dari aparat keamanan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden berlangsung kondusif dan khidmat.
Terlebih lagi, kata dia, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut. "Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa yang santun karena dilihat dunia," kata dia.
Selain itu, Gatot menyatakan pihak TNI akan menjadi pemimpin operasi keamanan saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Jajaran kepolisian, kata dia, akan menjadi elemen pendukung dari TNI dalam operasi tersebut.
"Leading sector pengamanan adalah Bapak Pangdam Jaya karena ini berlaku protap Waskita. Polda Metro di-backup Mabes Polri kita akan backup fully kegiatan ini," tambah dia.
Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Eko Margiyono menegaskan apabila terdapat aksi demonstrasi yang digelar bertepatan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan tindakan yang ilegal.
"Kami hanya mengimbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati gedung DPR/MPR," kata Eko.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani merinci 30 ribu personel TNI dan Polri akan dikerahkan pada prosesi pelantikan presiden di sekitar Gedung MPR/DPR. Ia menyatakan personel keamanan itu akan dibagi dalam dua ring pengamanan.
"Personel dari TNI dan Polri kurang lebih 30 ribu personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Puan.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo memastikan pelantikan presiden dan wapres dilakukan Minggu (20/10)  pukul 14.30 WIB.  
“Kami sudah memutuskan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 oktober jam 14.30 WIB,” jelasnya.
Sementara, untuk pengamanan dan mekanisme jalannya pelantikan, akan diggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara, pada Selasa hariini.  

Imbauan Menristekdikti
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Saya harapkan mahasiswa tidak demo dan kembali ke kampus. Kemarin saya mendengar pernyataan mahasiswa dan saya sangat senang karena tidak mau dia demo daripada ditunggangi yang tidak punya kepentingan yang sesuai dengan tujuan mahasiswa," ujar Menristekdikti Mohamad Nasir.
Nasir menjelaskan apa yang dilakukannya itu bukan untuk menekan atau mengekang mahasiswa. Tapi semata-mata mengajak mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyelesaikannya dengan berdiskusi, bukan dengan aksi demonstrasi di jalanan.
"Kalau urusan undang-undang, kita bisa melalui jalan konstitusi melalui mahkamah konstitusi. Kalau itu urusannya rancangan undang-undang maka bisa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan masukan," paparnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mengajak mahasiswa untuk mengadakan dialog dan rektor juga tidak boleh mengerahkan mahasiswa untuk demo. Melainkan mengajak ke kampus untuk diskusi.

Polres Malang Tingkatkan Patroli
Polres Malang menggelar Apel Kesiapan Kesatuan, Senin (14/10) pagi. Apel ini untuk cipta kondisi wilayah Kabupaten Malang, jelang pelantikan Presiden RI  dan Wakil Presiden RI. Harapannya, pada saat pelantikan nanti tidak ada gejolak atau aksi unjuk rasa.
"Apel kesiapan kesatuan ini, diikuti oleh anggota Polres Malang serta Polsek jajaran. Tujuannya untuk cipta kondisi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," ungkap Wakapolres Malang, Kompol Anggun Dedi Sisworo.
Menurutnya, apel untuk mengecek semua kesiapan personel. Mulai dari perseorangan, kendaraan ataupun kelengkapan pribadi anggota. Seperti tongkat T, peluit dan borgol. Termasuk peralatan quick respon, peralatan Dalmas, senjata api laras panjang, flashball dan gas air mata.
"Semua kelengkapan peralatan anggota kami periksa satu per-satu. Karena dalam pengamanan nanti, semua sarana dan prasarana harus siap," ujarnya.
Lebih lanjut, Anggun mengatakan, dalam Apel Kesiapan Kesatuan, anggota yang diutamakan adalah para personil Bhabinkamtibmas. Mereka ditekankan untuk memberi imbauan kepada masyarakat. Karena anggota Bhabinkamtibmas selama ini, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kami ingatkan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, supaya tidak ikut melakukan aksi jalan pada tanggal 20 Oktober nanti. Baik melakukan aksi di wilayah Kabupaten Malang, ataupun berangkat ke Jakarta," tuturnya.
Setelah pemeriksaan kelengkapan personil selesai, kegiatan dilanjut dengan menggelar patroli skala besar. Personel dibagi menjadi empat tim. Yakni melakukan patroli di wilayah selatan, utara, timur serta barat. (cni/jpg/agp/van)



Loading...