MalangPost - Bukti Harus Lebih Terang dari Cahaya

Kamis, 06 Agustus 2020

  Mengikuti :

Bukti Harus Lebih Terang dari Cahaya

Minggu, 08 Des 2019, Dibaca : 1095 Kali

MALANG - Kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Malang masih banyak terjadi, terutama penyelewengan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Dua penegak hukum, yakni Polres Malang dan Kejaksaan Negeri Kepanjen menyatakan siap untuk memberantas. Untuk menggarap kasus korupsi, lembaga penegakan hukum harus memiliki bukti yang lebih terang dari cahaya.

Ya, sepanjang tahun 2019 ini, ada 15 pengaduan dugaan korupsi yang masuk di Polres Malang. Rinciannya 10 pengaduan di antaranya adalah kasus dugaan korupsi ADD dan DD. 4 pengaduan adalah kasus program nasional agraria (Prona) serta satu kasus lagi adalah pungutan liar (Pungli).
"Dari 15 pengaduan tersebut, 6 perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. Satu kasus kami limpahkan ke APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan," ujar Kasatreskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo.

Baca juga :

Cegah Niat Korupsi, Wakil Ketua KPK: Mulai dari Transparansi Anggaran

Biasa Hadapi Teror dan Ancaman, Lawan Korupsi dari Luar Hingga di Dewan


Enam perkara yang sudah P21 (pelimpahan ke Kejari, red) adalah 4 di antaranya kasus korupsi DD dan ADD. Lainnya adalah kasus Prona dan Pungli. Total kerugian negara dari enam kasus itu sebesar Rp 448 juta lebih. Sedangkan satu perkara yang dilimpahkan ke APIP, karena hasil penyelidikan bukan kesengajaan, melainkan hanya kesalahan administrasi saja.
Tiksnarto mengatakan, kasus dugaan korupsi ADD dan DD memang masih cukup tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2018, pengaduan perkara korupsi juga hampir sama. Tahun lalu jumlah pengaduan korupsi ada 16 perkara.
Delapan perkara sudah selesai sampai tahap pelimpahan ke Kejari Kepanjen. Sedangkan sisanya masih proses penyelidikan. Dari sekian banyak kasus itu, kebanyakan adalah dugaan korupsi DD dan ADD.
Modus penyelewengan ADD dan DD, setiap tahun selalu sama. Di antaranya, selain karena pembangunannya tidak sesuai volume lantaran ada kesengajaan, juga penggunaan anggaran tidak tepat sasaran. Termasuk memanipulasi data dan tidak ada kegiatan alias fiktif.
"Modus korupsi ADD dan DD ini, memang ada oknum yang sengaja menyalahi aturan. Tetapi dari pengaduan yang masuk, ada juga karena ketidak sengajaan lantaran tanpa sepengetahuan," tuturnya, sembari menyebut bahwa enam perkara yang sudah P21 itu, menetapkan enam tersangka, yakni 4 Kades dan 2 perangkat desa.

Di Kota Malang Kejari Tangani Tiga Kasus


Untuk menekan angka korupsi ini, Kapolres Malang sudah melakukan MoU dengan Bupati Malang, terkait kerjasama pencegahan korupsi pada tanggal 29 November lalu. Termasuk pengawasan serta penindakan.
Dari MoU tersebut, mendapat kewenangan turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan dan sosialisasi ke desa-desa. Sosialisasi ini, karena banyak kepala desa (Kades) dari berbagai latar belakang. Sehingga perlu adanya edukasi cara mengelola anggaran yang baik.
"Sebelumnya pengawasan atau sidak hanya dilakukan Inspektorat. Namun setelah adanya MoU, pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD melibatkan Satreskrim Polres Malang," jelasnya.
Sosialisasi terkait penggunaan DD dan ADD ini, dilakukan secara berkala. Sebulan sosialisasi sebanyak dua kali, secara bergantian di kecamatan.
Setelah sosialisasi diberikan, Satreskrim Polres Malang bersama Inspektorat akan turun melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan anggaran berjalan. Sistem pengawasannya, memeriksa bagaimana pelaporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan penggunaan anggaran.
Semuanya akan direview serta diteliti apakah sesuai aturan. Ketika ada temuan, kesalahan yang terjadi tersebut akan diserahkan ke APIP. Pihak desa diberi waktu untuk mengembalikan. Ketika tidak bisa mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan, baru diproses hukum lebih lanjut.
"Ada atau tidak ada pengaduan, kami akan turun untuk melakukan pengawasan. Sudah ada tim khusus dari Satreskrim Polres Malang yang akan mendampingi Inspektorat untuk melakukan pengawasan di lapangan," terang mantan Kasatreskrim Polres Gresik ini.
Sementara, jika Polres Malang menerima pengaduan 10 perkara ADD dan DD, pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, telah memproses satu dugaan korupsi ADD dan DD pada bulan Juli 2019 lalu. Kejari menetapkan mantan Kades Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo sebagai tersangka.
Paimin Purwanto, melakukan penyelewengan ADD dan DD tahun 2017. Anggaran yang seharusnya untuk pembangunan desa, malah digunakan untuk membeli mobil pribadi. Total kerugian negaranya sebesar Rp 429 juta.
Terkait sisa delapan perkara yang belum terselesaikan, Tiksnarto mengatakan bahwa untuk menangani perkara korupsi tidak bisa dikira-kira dengan waktu. Karena harus mengedepankan kehati-hatian serta keadilan.
Sebab untuk mendapat kepastian hukum, harus memerlukan kajian dan mengangkat semua fakta. Hal ini, supaya tidak ada hal-hal yang tidak terang.
"Bukti-bukti dalam perkara korupsi ini harus lebih terang dari pada cahaya. Itulah prinsip yang kami pegang. Tetapi dalam penyelidikan kasus korupsi kami selalu bekerja maksimal," pungkas perwira dengan pangkat balok tiga di pundaknya ini.(agp/ary)

Editor : Bagus
Penulis : Agung