Bentuk Pro Desa, Lawan Pungli dan Korupsi | Malang Post

Minggu, 19 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 07 Des 2019,

MALANG - Dalam persoalan kemasyarakatan, suara warga desa acapkali terbungkam oleh kesewenang-wenangan dan kekuasaan. Badan Pekerja Pro Desa, yang awalnya terbentuk untuk merangsang pertumbuhan usaha pedesaan dan BUMdes, berevolusi menjadi corong suara perlawanan terhadap korupsi dan penindasan terhadap warga desa.
Adalah Ahmad Kusaeri, Koordinator Badan Pekerja Pro Desa, yang mengatakan bahwa pada awal masa embrio, Pro Desa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, fokus pada pemberdayaan. “Awalnya adalah untuk pemberdayaan, dan mendorong terbentuk usaha kecil serta BUMDes, tapi dalam perjalanan, ada banyak persoalan yang menimpa warga desa,” ujar Kusaeri saat ditemui di kediamannya di Karangnongko, Poncokusumo.
Pro Desa yang lahir 2011, berawal dari eksponen reformasi 1998 yang berkumpul untuk membantu masyarakat desa tumbuh dalam bidang ekonomi. Sebab, masyarakat desa di Kabupaten Malang perlu mendapatkan rangsangan untuk bekerja dan bergerak membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.
Hanya saja, Kusaeri menyebut gagasan pemberdayaan warga desa, terbentur korupsi dari para pemangku kebijakan. Sehingga, tak hanya bicara pemberdayaan, Pro Desa sering bersuara soal pungutan liar dan korupsi yang menimpa rakyat desa. “Kami semakin sering bersuara, terutama bila ada kejanggalan, berbau korupsi, yang merugikan warga desa,” tandas Kusaeri.
Dia mengatakan, ancaman pembunuhan, intimidasi dan teror sudah menjadi makanan hariannya ketika aktif bersuara lantang tentang adanya dugaan korupsi yang merugikan rakyat desa. Namun, dengan semua tantangan itu, Kusaeri mengaku sudah terbiasa, dan tidak gentar.
“Sebab, Pro Desa ingin mengubah stigma negatif tentang LSM, yang selama ini bikin alergi semua orang. Dengan membantu warga desa yang mengalami ketidakadilan, serta bersuara lantang, tentu saja ada pihak yang meneror, mengancam, mengintimidasi, biasa itu,” jelas Kusaeri.
Pria 45 tahun tersebut menganggap, suara lantang mengkritisi ranah pemerintahan, adalah upaya mengurai benang ruwet korupsi yang sudah menjalar di semua aspek kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, korupsi sulit diberantas secara tuntas, karena sudah menjadi budaya yang mengakar.
Kunci menyelesaikan persoalan korupsi di wilayah Kabupaten Malang, menurut Kusaeri, adalah pemimpin daerah yang tegas. “Karena, sampai sekarang pungutan liar itu marak, dan seperti hal biasa, seperti budaya. Pemimpin daerah harus tegas,” ungkapnya.
Sebelum menjadi aktivis desa, Kusaeri terjun di dunia entertainment. Dia pernah menjadi bagian manajemen band D’Bagindas selama kurang lebih dua tahun. Dia lalu lalang di berbagai stasiun televisi untuk memanajeri D’Bagindas yang saat itu masih divokali Arek Malang, Bian. Namun, setelah dua tahun bekerja di dunia entertainment, Kusaeri diajak para seniornya dari eksponen reformasi 1998 untuk pulang ke Malang, dan mendirikan Pro Desa.
“Bagi saya Pro Desa bukan pekerjaan, tapi aktualisasi diri. Kalau profesi saya ini ya petani, hobi dan hiburan saya di saat sedang tidak ngurusi aktivis atau pekerjaan, ya musik,” tutup Kusaeri. (fin/udi)

Editor : Mahmudi
Penulis : Linda






LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...